Indeks Kasus Brotoseno

Habiburokhman yakin polisi mampu menegakkan disiplin di internal tanpa harus diintervensi oleh pihak eksternal.

AKBP Brotoseno tercatat masih aktif sebagai anggota Polri usai divonis bersalah oleh pengadilan dan telah menjalani hukuman pidana.

Perintah Kapolri untuk segera melaksanakan sidang peninjauan kembali terhadap putusan etik yang telah dijatuhkan kepada AKBP Raden Brotoseno.

Kapolri akan memberikan kewenangan kepada tim peneliti dalam memeriksa kekeliruan pada putusan etik, misalnya putusan etik AKBP Raden Brotoseno.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal merevisi dua aturan kepolisian sehingga memungkinkan untuk peninjauan kembali putusan sidang etik.

Dengan merevisi Perkap, Kompolnas berharap tak ada lagi kasus kembali aktifnya anggota Polri yang telah dipidana kasus korupsi, seperti Raden Brotoseno.

Upaya menyatukan dua perkap menjadi satu dilakukan Polri agar masyarakat bisa melakukan peninjauan kembali putusan sidan kode etik AKBP Raden Brotoseno.

Dalam kasus AKBP Brotoseno, kepolisian seharusnya meniru kejaksaan yang langsung memecat Pinangki begitu berstatus terpidana kasus korupsi.

Nasir Djamil menilai perkara keanggotaan AKBP Brotoseno di kepolisian cukup diselesaikan di internal Polri tanpa harus dibawa ke ruang Komisi III.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai keputusan Polri mempertahankan AKBP Raden Brotoseno sebagai anggota kepolisian hanya akan meruntuhkan citra polisi.

ICW tidak ingin eks napi korupsi Brotoseno kembali bekerja di Polri. Korps Bhayangkara harus bertindak non-diskriminatif.

Kasus Brotoseno membuktikan seolah Polri kekurangan personel sehingga mempertahankan orang bermasalah. Seharusnya Polri menegakkan etik.

Raden Brotoseno mendapat remisi dan akhirnya bebas bersyarat pada Februari 2020. Namun pembebasan ini dianggap problematik.