Indeks Kabinet Prabowo Gibran

Prabowo pun akan melantik menteri pada tanggal 21 Oktober 2024 untuk memenuhi semangat keberlanjutan pemerintahan Jokowi.

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan uji kelayakan dan kepatutan itu dilakukan terhadap seluruh calon menteri sebelum kabinet difinalisasi.

Gibran pun mengeklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan nama menteri di pemerintahan Prabowo Subianto.

Setiap menyusun nomenklatur kementerian, yang pertama dipersiapkan adalah Perpres, kemudian nama kabinet dan menteri yang ditunjuk.

Ma'ruf Amin meminta Zulhas untuk terus memperjuangkan ekonomi dan keuangan syariah di masa yang akan datang.

Beredar kabar soal Budi Gunawan dan dua elite PDIP akan jadi menteri, Ketua Harian DPP Partai Gerindra akan tanya langsung ke Prabowo.

Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, mengeklaim kader-kader partainya banyak yang merupakan tenaga ahli sehingga pantas jika berharap 5 menteri atau lebih.

Cak Imin menegaskan bahwa PKB hanya fokus pada upaya menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran sehingga tidak ambil pusing soal jatah menteri.

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, menerangkan, menkeu berlatar belakang politikus akan sulit meyakinkan pasar saat membuat kebijakan objektif.

Menurut Megawati, jumlah menteri tidak perlu banyak namun diisi oleh kalangan profesional atau zaken kabinet dan dapat bekerja sama dengan baik. 

Mahfud mendorong agar kementerian yang ada bisa digabung dengan penguatan dirjen yang ada.

Pembahasan mengenai revisi UU Kementerian Negara itu akan dibahas dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (14/5/2024) siang ini.

Menurut Hasto, Undang-Undang Kementerian Negara didesain untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasi seluruh kekuatan politik. 

PR besar menteri keuangan berikutnya harus mampu menurunkan beban utang pemerintah yang telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan.

Menurut Surya Paloh, kabinet Prabowo-Gibran membutuhkan bantuan dari Nasdem, PKB, dan PKS untuk bekerja menghadapi tantangan dan berbagai ancaman global.

Menurut Sekjen Gerindra, menteri-menteri yang ditunjuk nantinya akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri.

Pratikno mengeklaim ada banyak cara untuk membantu pemerintahan, salah satunya kembali menjadi akademisi.

Meski diminta menyiapkan sejumlah kader Partai Demokrat untuk jadi menteri, AHY tak mau ikut campur dalam proses penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut Habiburohkman, hal ini dilakukan agar Prabowo-Gibran bisa langsung kerja setelah nanti dilantik sebagai pasangan presiden dan wakil presiden.

Soal jatah menteri yang dilontarkan Partai Golkar, jawaban Gibran seperti biasa pendek dan normatif.