Indeks Jusuf Kalla

Mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

Wisata medis sudah dilakukan di sejumlah negara, salah satu di kawasan Asia Tenggara yakni Singapura.

Muzani juga menyebut bahwa pimpinan MPR dan JK membicarakan persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan di Indonesia.

Meski tak ada partai oposisi, JK menilai perbedaan pendapat di dalam koalisi pemerintahan pasti tetap akan ada.

Menurut Jusuf Kalla, negara yang memiliki kekuatan pertahanan dan ekonomi tidak akan diabaikan oleh negara lain.

JK menilai kedatangan Paus Fransiskus berdampak posisif pada perdamaian di Indonesia.

Menurut JK, Pemerintah Indonesia mendorong bersatunya kelompok Hamas dan Fatah. Juga mendorong perdamaian antara Palestina dengan Israel.

JK menilai pengalaman Sudirman di TII bisa menjadi acuan dalam memimpin pemberantasan korupsi.

JK sebut kesalahan 5 nahdliyin adalah tersenyum saat berpose dengan Isaac Herzog, sehingga terkesan berpihak terhadap Israel.

Menurut Jusuf Kalla, saat ini sudah ada lembaga Wantimpres sehingga tak perlu bikin DPA lagi.

JK menegaskan, Pertamina di bawah kepemimpinan Karen Agustiawan bebas melakukan langkah bisnis sesuai dengan pandangannya. 

Jusuf Kalla mengaku heran atas penetapan tersangka eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan.

JK akan bersaksi untuk memberikan keterangan meringankan bagi Karen Agustiawan.

Kehadiran JK dalam kapasitasnya sebagai saksi meringankan untuk terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Jusuf Kalla  tidak menampik jika pilpres 2024 bermasalah dan berharap agar demokrasi akan semakin baik.

"Intinya adalah diskusi bersama tentang Indonesia masa depan. Tidak spesial untuk berbicara tentang hasil pemilu ini," kata Jusuf Kalla.

Karena pileg sekarang memakai sistem proporsional terbuka, maka peserta pemilu yang hanya bermodalkan ketenaran bisa terpilih sebagai anggota dewan. 

"Ini adalah pemilu terburuk sejak 1955. Pemilu yang diatur oleh minoritas, orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata JK.

Jusuf Kalla menuturkan, tidak ada partai politik yang didirikan di Indoensia yang benar-benar mau menjadi oposisi dengan pemerintahan.

JK sebut sebelum ia bertemu Megawati, sejumlah pengurus PDIP bertemu pengurus partai koalisi pengusung AMIN.