tirto.id - Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-10 dan Ke-12, Jusuf Kalla, angkat suara ihwal kemungkinan masuknya semua partai politik dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, perbedaan pendapat akan kebijakan yang ditetapkan pastilah tetap terjadi meskipun secara internal.
“Maka terjadi di dalam, ya akan terjadi perbedaan pendapatnya tuh di dalam,” ujar pria yang akrab disebut JK saat ditemui awak media usai menghadiri peluncuran buku di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024).
JK menilai meskipun tidak ada partai yang berperan sebagai oposisi di periode pemerintahan mendatang, namun kritik dan perbedaan pendapat di internal pasti muncul. “Iya, pasti perbedaan pendapat itu ada,” ucapnya.
JK yang juga politisi senior Partai Golkar ini meminta agar pemerintahan Prabowo mendatang fokus pada kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. “Agar pemerintahan yang baik lah ya, mensejahterakan masyarakat dan melaksanakan hukum secara baik,” kata JK.
Kekhawatiran akan situasi pemerintahan tanpa partai oposisi ini timbul setelah sejumlah partai yang awalnya berlawanan dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 memutuskan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. NasDem menjadi partai pertama yang memutuskan bergabung setelah calon yang diusungnya, Anies Baswedan, kalah dalam Pilpres 2024.
Tak berselang lama, PKB dan PKS juga memutuskan untuk merapat ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan menyatakan dukungannya terhadap presiden terpilih, Prabowo Subianto. Nama koalisi pun kini disebut dengan KIM Plus.
Satu-satunya partai yang belum menyatakan dukungannya secara resmi adalah PDI Perjuangan. Meski begitu wacana masuknya PDI Perjuangan ke dalam koalisi sudah santer terdengar.
Salah satu yang saat ini sedang ditunggu kelanjutannya adalah rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih yang juga Ketua Umum Gerinda, Prabowo Subianto. Kabar ini mencuat jelang pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, tak menampik adanya rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo, sekaligus pernyataan dukungan resmi PDI Perjuangan kepada pemerintahan baru.
Puan menyebut bahwa pertemuan itu bakal digelar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih pada 20 Oktober 2024.
"Bisa juga (di Teuku Umar, kediaman Megawati Soekarnoputri), bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang (kediaman Prabowo). Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja," tutur Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Editor: Rina Nurjanah
