Indeks Jokowi-maruf

Dalam sidang putusan yang digelar MK, Tirto mencatat setidaknya ada 50 pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa dalil pemohon "tidak beralasan menurut hukum.”

KPU mengharapkan kedua paslon, baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi dapat memberikan sambutan saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (30/6/2019).

Wacana rekonsiliasi ini sebatas upaya negosiasi politik antara kedua kubu untuk bagi-bagi kekuasaan antara si menang dan si kalah.

Jika benar Prabowo menjadi Wantimpres, kata TKN, maka akan membawa dampak positif kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. 

Ketika ditanya soal sikap Amien Rais terkait dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf, Bara mengatakan, sikap partai tidak boleh berdasarkan pandangan dari satu orang saja.

Moeldoko mengatakan terdapat kelompok yang tidak suka jika Jokowi-Ma'ruf melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. 

Konstelasi Pemilu 2019 akan berakhir setelah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2019. Namun, PA 212 belum menentukan spesifik langkah mereka.

Kepolisian melarang aksi massa di depan Gedung MK hingga pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 dengan alasan keamanan.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai proses persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK menjadi panggung politik bagi kubu Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf.

Kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantoko berharap video yang mereka serahkan dapat memengarui putusan majelis saat menggelar rapat permusyawaratan hakim.

Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Nasrullah menilai Eddy Hiariej tidak berpendapat selayaknya ahli dalam sidang MK melainkan "pengacara terselubung" Jokowi-Maruf. 

Pakar hukum pidana UGM, Eddy Hiariej mengungkapkan sejumlah kelemahan dalil yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga di sidang MK.

Ahli Hukum Administrasi Negara, yang diajukan oleh Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf di sidang MK, menilai dugaan pelanggaran TSM seharusnya dilaporkan ke Bawaslu atau disengketakan di PTUN. 

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyatakan rencana kubu 01 memidanakan saksi Beti Kristiana tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan hakim MK.

Jokowi mewacanakan aktivis 1998 jadi menteri di pemerintahannya. Namun, keberadaan mereka dinilai bukan jaminan selesaikan kasus HAM masa lalu.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada Rabu (19/6/2019). Pada hari itu, agenda sidang ialah menghadirkan saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga.

Menurut tim hukum 01 seharusnya pokok permohonan dalam gugatan Prabowo-Sandiaga berisi tentang kesalahan hasil hitung yang ditetapkan pemohon.

Kepolisian menangkap penyebar info hoaks soal "server KPU diatur untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf" di Boyolali. Pelaku ditetapkan menjadi tersangka dan terancam 10 tahun penjara. 

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyatakan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf tidak sah karena ada sekitar 22 juta pemilih yang diduga siluman.

KPU keberatan karena tim kuasa hukum 02 menggunakan permohonan gugatan yang diajukan tanggal 10 Juni 2019.