Indeks Jokowi-maruf

Nicholay Aprilindo mengklaim dapat suarat kuasa dari Prabowo Subianto untuk mengajukan gugatan pelanggaran administrasi pemilu (PAP) di MA.

Maman mengatakan, politik NU harus menjangkau hal-hal yang lebih besar, bukan masalah personal.

Yenny Wahid meminta Nahdlatul Ulama (NU) tidak meminta jatah menteri ke Presiden Jokowi. 

Dubes Indonesia untuk Arab Saudi membeberkan halangan yang diduga menyebabkan Rizieq belum bisa pulang, yaitu keharusan membayar denda overstay senilai Rp110 juta per orang.

Polri menyatakan siap mengamankan pelantikan Jokowi-Ma'ruf yang dijadwalkan pada Oktober 2019.

Twit Dahnil yang mengusulkan pemulangan Rizieq Shihab jadi salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga direspons beragam. Perlukah hal itu dilakukan?

Fahri Hamzah tidak setuju bila partai koalisi Prabowo-Sandiaga pindah hanya karena dapat jatah menteri. 

Ketua DPP PKB, Abdul Karding menyatakan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf di DPR sudah cukup kuat meski tanpa tambahan anggota.

Fahri Hamzah berharap partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga tetap menjadi oposisi. 

Partai koalisi Jokowi-Ma'ruf sebelumnya mengklaim dukungan mereka tanpa syarat. Namun, saat ini satu per satu parpol pengusung mulai minta jatah menteri.

Menteri ekonomi di kabinet baru Jokowi disarankan berasal dari kalangan profesional yang tidak berasal dari parpol.

Pengurus Partai Golkar dan PKB sudah menemui Jokowi, namun, masih ada tujuh partai lagi yang menunggu giliran untuk bertemu Jokowi.

Berly mengatakan, Jokowi harus segera melakukan perombakan kabinet agar investor tidak menunggu terlalu lama.

Menurut Teuku Taufiqulhadi suara partai Nasdem saat Pileg 2019 lebih besar dari PKB. Sehingga sudah sepantasnya Nasdem mengusulkan perolehan menteri partainya lebih dari PKB.

Moeldoko meminta publik tidak menanggapi isu soal susunan kabinet baru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, Jokowi belum memutuskan nama-nama menteri dalam kabinet baru. 

PKS belum menentukan apakah akan menjadi oposisi atau malah menyeberang ke koalisi Jokowi-Ma'ruf usai ditetapkan menjadi presiden-wakil presiden terpilih oleh KPU.

Usai Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, Partai Gerindra lebih condong memilih menjadi oposisi.

Jokowi-Ma'ruf resmi menyandang status presiden dan wakil presiden 2019-2024 setelah dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Tantangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih semakin berat, terkhusus untuk segala problem di sektor pendidikan Indonesia.

Jokowi-Ma'ruf akan didampingi para ketua umum dan sekjen partai politik Koalisi Indonesia Kerja, serta seluruh petinggi TKN.