Indeks Jokowi-maruf

Sidang MK sengketa Pilpres 2019 dengan agenda perdana pemeriksaan permohonan perselisihan pemilihan umum (PHPU) akan digelar hari ini Jumat (14/6/2019) pukul 09.00 WIB.

MK akan menggelar sidang sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019). Apa saja "peluru" yang disiapkan dua kubu dalam sidang perdana ini?

BPN Prabowo-Sandiaga mendesak agar pasangan Jokowi-Ma'ruf didiskulifikasi dari Pilpres 2019.

Tim Hukum Jokowi-Maruf menyerahkan berkas tambahan untuk menjawab gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan BPN Prabowo-Sandi. Berkas itu masih mengacu pada gugatan BPN versi awal.

TKN menyebut dana kampanye tercatat atas nama Paslon karena untuk kepentingan transfer

MK berharap semua pihak yang terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 bisa hadir pada sidang perdana PHPU Pilpres 2019 pada Jumat (14/6/2019) besok.

TKN menyatakan posisi Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas di 2 Bank Syariah saat ia maju sebagai peserta Pilpres 2019 tidak bisa dipersoalkan.

Kritik Demokrat untuk Prabowo-Sandi bisa dimaknai sebagai sinyal untuk merapat ke Jokowi dan upaya menyiapkan "karpet merah" untuk AHY jadi menteri.

Menurut Basarah, Lebaran ini adalah momentum yang tepat untuk Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga melakukan rekonsiliasi. 

Lebaran dinilai penting dijadikan momen rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo agar masyarakat yang sudah terpolarisasi bisa bersatu kembali saat merayakan idulfitri.

Menurut Usman tak hanya dari pihak TKN saja, upaya rekonsiliasi juga telah lama diinginkan Jokowi dan Ma'ruf Amin bahkan sejak setelah hari pencoblosan, 17 April 2019 lalu.

Insiden-insiden kecil tapi menentukan perubahan perilaku massa dan aparat -- dari sanalah aksi damai menjadi kerusuhan yang meluas.

Prabowo kerap mendiskreditkan media massa, tapi ia menggunakan tautan berita sebagai alat bukti permulaan gugatan PHPU 2019 di MK.

Feri Amsari menyatakan, secara tidak langsung, MK bisa menentukan kandidat yang terpilih di Pilpres 2019. Namun, MK tidak berwenang menetapkan presiden-wakil presiden terpilih. 

Dalam kasus-kasus sengketa pemilu, kandidat yang merasa dicurangi biasanya kesulitan mencari bukti jika selisih perolehan suara antar-kandidat terpaut jauh.

KPU menerima 316 gugatan sengketa pemilu DPR RI, provinsi, kabupaten dan kota, 9 gugatan pemilu DPD, dan satu gugatan pilpres.

Dahnil Anzar menyatakan Prabowo-Sandi tidak akan berkompromi terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2019 meski terbuka terhadap wacana pertemuan dengan Jokowi-Ma'ruf.  

Sekjen DPP KNPI Addin Jauharudin mengatakan, ketegangan yang terjadi setelah pemilu harus segera diakhiri.

Wasekjen Demokrat meminta Prabowo dan Jokowi bertanggung jawab atas kerusuhan aksi 22 Mei 2019. 

Situasi Jakarta terkini: TKN Jokowi-Ma'ruf menunda syukuran kemenangan hingga kericuhan 22 Mei usai.