tirto.id - Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menilai rekonsiliasi antara Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf Amin tak mesti menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan hasil Pilpres 2019. Ia justru menilai, momentum Lebaran seperti ini yang harusnya dimanfaatkan untuk menghapus batasan di antara kedua kubu.
"Bahwa kita menghormati prinsip-prinsip ketata negaraan kita, hasil pemilu yang diputuskan oleh para hakim MK. Itu biarkan ranah yang lain. Tapi rasa kultural, ranah sosial ini harus dimanfaatkan. Saya mendorong agar pertemuan kultural itu dapat dilakukan dalam suasana halal bi halal, seperti saat ini," ujarnya usai menghadiri acara “Peringatan 118 Tahun Lahirnya Bung Karno dan Haul Ke-6 Taufiq Kiemas” di kantor DPP PA GMNI, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2019).
Ia juga mengatakan, rekonsiliasi kedua kubu saat ini sangat diperlukan. Mengingat situasi yang terjadi pada bangsa ini, seakan terdapat jurang pembeda di tengah masyarakat.
"Menurut hemat saya, suri teladan para pemimpin hari ini ditunggu masyarakat untuk membuktikan pada masyarakat bahwa pemilu kemarin, yang damai dan tertib. Harusnya bisa menjadi tempat bercermin elit politik bahwa masyarakat di bawah damai-damai saja ketika menggunakan hak konstitusionalnya," ujarnya.
Ia mengambil apa yang telah dicontohkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sewaktu menghadiri pemakaman mendiang istri dari SBY, Ani Yudhoyono.
"Ibu Mega memberikan contoh bahwa urusan politik haruslah dibedakan dengan urusan kemanusiaan. Sekalipun SBY pada pemilu 2019 dan selaku ketum Demokrat menjadi pendukung Prabowo-Sandi. Tidak membuat Ibu Mega tidak memberikan simpati, empati dan rasa kemanusiaan pada duka cita yang sedang dialami oleh keluarga SBY," pungkasnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Alexander Haryanto
