Indeks Izin Pertambangan

Prabowo menekankan kepada mereka yang diberikan hak mengelola pertambangan adalah bentuk balas budi dan penguatan ekonomi.

Katri Krisnati sebut saat ini Freeport masih terus berkoordinasi dengan pemerintah proses perpanjangan IUPK.

Bahlil sebut PBNU dapat izin kelola tambang bekas PT KCP, bagian dari Grup Bakrie. Minggu depan rampung urusannya.

Presiden Jokowi tidak ingin izin usaha pertambangan hanya dikuasai pengusaha besar dan asing.

KWI bersikap lebih memilih sikap tegak lurus sebagai lembaga keagamaan dan menolak urus pertambangan.

Dalam UU Minerba, pemegang konsesi yang abai terhadap kewajiban reklamasi, jelas adalah perbuatan pidana.

Kejagung sudah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi timah ini, termasuk Helena Lim dan Harvey Moeis.

Pemberian izin ekspor pasir laut ini termuat dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Para saksi sedianya akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu.

Apartemen milik Mardani Maming digeledah usai KPK resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Satgas Penataan Investasi menargetkan pencabutan izin tambang dan batu bara dapat diselesaikan pada Maret 2022.

Warga Sangihe sebut PT TMS telah mengeksploitasi pulau, maka mereka mendesak beberapa hal kepada pemerintah.

Warga menginginkan pembatalan seluruhnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Tambang Mas Sangihe di atas wilayah konsesi 41.770 hektare.

Kematian Wabup Sangihe Helmud dianggap janggal lantaran pernah menolak wilayah yang ia pimpin jadi area pertambangan.

Kementerian ESDM akan mengevaluasi luasan lahan pertambangan milik PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kepulauan Sangihe.

Polemik izin tambang emas PT TMS di Kepulauan Sangihe kembali mencuat usai Wakil Bupati Helmud Hontang meninggal di pesawat.

Merujuk UU Minerba yang telah direvisi, izin pertambangan PT Arutmin berlaku selama 10 tahun dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar "sidang rakyat" untuk menggugat dan mendelegitimasi UU Minerba yang disahkan DPR RI secara kilat.

RUU Cipta Kerja (sebelumnya Ciptakan Lapangan Kerja alias Cilaka) akan memangkas sejumlah kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin.