Indeks Izin Pertambangan

Samin Tan diduga bersekongkol dengan pengawas pertambangan yang juga penyelenggara negara. Kejagung masih membidik pengawas tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan aktivitas pengerukan tanah dan nikel di luar izin yang berlaku.

Meski belum terdapat SK pencabutan izin pertambangan resmi yang diterbitkan, KPK menyatakan tak ada lagi kegiatan menambang di Raja Ampat.

Massa aksi menuntut pengesahan izin tambang rakyat serta jaminan perlindungan hukum bagi para penambang skala kecil.

Dari lima perusahaan miliki IUP di Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

Pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat diduga menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan.

Meski begitu, Greenpeace Indonesia masih menunggu pemerintah menampilkan surat keputusan pencabutan IUP itu ke publik.

Kementerian Lingkungan Hidup menemukan sejumlah pelanggaran serius mulai dari masalah perizinan hingga tidak adanya manajemen lingkungan yang layak.

Operasional tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag Raja Ampat dihentikan sementara. Bagaimana duduk perkara perizinan tambang dan pantauan dari kementerian?

PT Gag Nikel menyatakan pihaknya siap dievaluasi kembali oleh pemerintah, segala dokumen pendukung telah disiapkan untuk dilaporkan.

Pemerintah akan meninjau langsung ke lapangan terkait dengan ramainya isu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan PT Gag Nikel.

Kementerian ESDM sudah mengirim Tim Inspektur Tambang bersama tim tanggap darurat lainnya untuk melakukan proses investigasi.

Ubaid sebut jangan sampai pemerintah menjerumuskan pesantren dalam ranah bisnis, terlebih sektor tambang yang merusak lingkungan.

Modus dan alat bukti yang ada seharusnya jadi pertimbangan hakim memvonis berat Yu Hao. Mengapa yang terjadi sebaliknya?

Prabowo menekankan kepada mereka yang diberikan hak mengelola pertambangan adalah bentuk balas budi dan penguatan ekonomi.

Katri Krisnati sebut saat ini Freeport masih terus berkoordinasi dengan pemerintah proses perpanjangan IUPK.

Bahlil sebut PBNU dapat izin kelola tambang bekas PT KCP, bagian dari Grup Bakrie. Minggu depan rampung urusannya.

Presiden Jokowi tidak ingin izin usaha pertambangan hanya dikuasai pengusaha besar dan asing.

KWI bersikap lebih memilih sikap tegak lurus sebagai lembaga keagamaan dan menolak urus pertambangan.

Dalam UU Minerba, pemegang konsesi yang abai terhadap kewajiban reklamasi, jelas adalah perbuatan pidana.