Indeks Izin Pertambangan

Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis
Kejagung sudah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi timah ini, termasuk Helena Lim dan Harvey Moeis.

Jokowi Didesak Batalkan Aturan yang Izinkan Ekspor Pasir Laut
Pemberian izin ekspor pasir laut ini termuat dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

4 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Mardani Maming Absen Panggilan KPK
Para saksi sedianya akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu.

KPK Geledah Apartemen Mardani Maming di Jakarta Pusat
Apartemen milik Mardani Maming digeledah usai KPK resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Satgas Investasi Targetkan Pencabutan Izin Tambang Selesai Maret
Satgas Penataan Investasi menargetkan pencabutan izin tambang dan batu bara dapat diselesaikan pada Maret 2022.

Warga Tolak Tambang Sangihe, Tuntut Negara Selesaikan Perkara
Warga Sangihe sebut PT TMS telah mengeksploitasi pulau, maka mereka mendesak beberapa hal kepada pemerintah.

Warga Sangihe Tolak Rencana Penciutan Wilayah Kontrak Kerja PT TMS
Warga menginginkan pembatalan seluruhnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Tambang Mas Sangihe di atas wilayah konsesi 41.770 hektare.

Polisi akan Periksa Ajudan Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontang
Kematian Wabup Sangihe Helmud dianggap janggal lantaran pernah menolak wilayah yang ia pimpin jadi area pertambangan.

Polemik Izin Tambang Emas Sangihe: Ditolak Warga & Helmud Hontang
Polemik izin tambang emas PT TMS di Kepulauan Sangihe kembali mencuat usai Wakil Bupati Helmud Hontang meninggal di pesawat.

KESDM akan Evaluasi Luas Wilayah Tambang di Kepulauan Sangihe
Kementerian ESDM akan mengevaluasi luasan lahan pertambangan milik PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kepulauan Sangihe.

Pemerintah Perpanjang Izin Tambang Batu Bara Anak Usaha Grup Bakrie
Merujuk UU Minerba yang telah direvisi, izin pertambangan PT Arutmin berlaku selama 10 tahun dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun.

Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Sidang Rakyat Gugat UU Minerba
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar "sidang rakyat" untuk menggugat dan mendelegitimasi UU Minerba yang disahkan DPR RI secara kilat.

RUU Cilaka: Izin Pemda Dikurangi dan Perda Bisa Dibatalkan Pusat
RUU Cipta Kerja (sebelumnya Ciptakan Lapangan Kerja alias Cilaka) akan memangkas sejumlah kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin.
Masuk tirto.id








