Indeks Izin Mendirikan Bangunan

Penyegelan proyek pembangunan lapangan padel itu dilakukan karena bangunan belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

104 dari 209 lapangan padel yang ada di Jakarta Selatan tak mengantongi izin. Sementara di DKI Jakarta 185 dari 397 lapangan padel tidak memiliki izin PBG.

Warga Kalideres gugat Wali Kota Jakbar ke PTUN terkait izin krematorium yang dinilai melanggar Perda. Sidang perdana dijadwalkan 11 Maret 2026.

Pemprov Jakarta sendiri akan menghentikan hingga membongkar lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pramono juga memastikan tidak akan mengizinkan keberadaan lapangan padel di atas aset Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik pemerintah daerah.

Benyamin Davnie menegaskan seluruh proyek pembangunan di Tangsel wajib mematuhi aturan yang berlaku.

Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), menghentikan sementara izin pembangunan rumah di lingkungan pemerintahannya. Lantas, apa alasannya?

Kebijakan ini merupakan respons atas temuan bahwa hanya 51 dari sekitar 42.000 ponpes di Indonesia yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Tito berharap, semakin banyak penerbitan PBG membuat biaya memiliki rumah menjadi lebih murah dan meminta Pemda mensosialisasikan program secara masif.

Selain masalah kesadaran pengelola ponpes, pengurusan PBG jadi hal sulit bagi ponpes karena terkait isu biaya.

Dody mengaku banyak pondok pesantren tidak mengantongi izin bangunan karena minimnya kesadaran akan pentingnya perizinan tersebut.

Apa saja syarat IMB Izin Mendirikan Bangunan dan bagaimana cara mengurusnya?

Penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan alat bukti sehingga kembali memperpanjang masa penahanan Haryadi Suyuti.

Hasil penggeledehan di Plaza Summarecon Bekasi, KPK menemukan dokumen yang dianggap bukti aliran dana suap ke Haryadi Suyuti.

Penggeledahan dua Plaza Summarecon untuk mengusut kasus dugaan suap yang menjerat eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Dalam waktu 14 hari kerja, tim jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Oon Nusihono ke Pengadilan Tipikor.

KPK menggali aliran dana Summarecon Agung ke Haryaudi Suyuti melalui pemeriksaan tiga orang saksi.

Haryadi Suyuti diduga memberikan arahan kepada Summarecon Agung terkait penerbitan IMB apartemen.

KPK menduga PT Summarecon Agung menggunakan nama perusahaan lain saat melakukan pengajuan IMB apartemen di Yogyakarta.