Indeks Izin Mendirikan Bangunan

KPK menggeledah rumah tersangka pemberi suap eks Wali Kota Jogja dan menemukan dokumen perizinan pendirian apartemen.

KPK terus mencari bukti-bukti kasus suap pengurusan IMB apartemen milik Summarecon yang menyeret Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Kini, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kami menyambangi keluarga Dedi Suriadi, tukang gojek yang meninggal tertimpa panel aluminium bangunan Gedung Kiara.

Gedung yang ambruk di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan melanggar izin menggelar kegiatan usaha.

Cara dan prosedur mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.

Menteri PUPR menilai kontrol terhadap kualitas bangunan tanpa IMB bisa dilakukan oleh komisi keselamatan bangunan gedung.

Sofyan Djalil mengatakan kemungkinan perizinan IMB dan AMDAL akan disederhanakan ketimbang benar-benar dinihilkan seperti wacana yang ia lempar ke publik.

Sejumlah perwakilan kepala daerah hingga akademisi menolak wacana penghapusan IMB dan AMDAL yang dilontarkan Kementerian ATR.

Dasar hukum ini nantinya akan mengganti perizinan sejenis IMB menjadi mekanisme pengawasan bangunan yang didirikan pemilik.

Sofyan Djalil menilai IMB bisa diganti dengan proses standardisasi bangunan.

Indekos Sleep Box yang berukuran 2x1 per kamar di Johar Baru, Jakarta Pusat resmi disegel oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Pusat.

Usulan untuk melakukan hak interpelasi disampaikan oleh Bestari Barus dari Fraksi Nasdem.

Waktu penyelesaian izin pembangunan gedung di Jakarta masih lama dan berbiaya mahal dibandingkan kota lain di kawasan.

Ada 23 gedung di DKI Jakarta melanggar Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pelanggaran ini ditenggarai karena denda yang murah.

Pengembang Meikarta mengeluhkan izin AMDAL dan IMB yang tak kunjung terbit. Hal ini yang membuat, pembangunan proyek berhenti.

Pengajuan lahan Amdal Meikarta hanya seluas 84,6 hektar bukan 500 hektare.

Pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan mengeluarkan izin untuk pembangunan gedung pencakar langit sebagai salah satu upayanya mendukung kelestarian kawasan cagar budaya di kota tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang menyebutkan bahwa ketinggian maksimal bangunan untuk kepentingan ekonomi adalah 32 meter atau sekitar tujuh hingga delapan lantai.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak dapat mengeluarkan izin mendirikan bangunan di atas pulau-pulau hasil reklamasi apabila pembahasan rancangan peraturan daerah tentang zonasi tidak diselesaikan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal ingin daerah menindaklanjuti proses penyederhanaan perizinan yang sedang dilakukan pemerintah.