Indeks Iuran Bpjs

Bagaimana cara menurunkan kelas BPJS Kesehatan ini? Apa saja syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengguna BPJS pindah kelas?

DPR meminta pemerintah bersikap rasional dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah diharapkan mencari cara lain selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati faskes kelas I dan II.

BPJS Watch menilai Jokowi memang sudah seharusnya mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS. Namun, agar kenaikan tak sia-sia, pemerintah perlu membenahi fasilitas kesehatan.

Pengguna BPJS Kesehatan bisa melakukan pembayaran iuran JKN melalui Bank (Bank Mandiri) dan Non-Bank (Mobile Cash).

BPJS Watch mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan iuran iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menurut Iqbal, wacana urun biaya masih digodok oleh Kementerian Kesehatan.

Premi untuk kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang iurannya dibayar oleh pemerintah, bisa dinaikkan.

"Akan terjadi penurunan kasus. Unit cost akan turun. Dampak dan tujuan utamanya yaitu untuk melakukan edukasi supaya peserta tidak dapat pelayanan yang tidak perlu," kata Budi.

BPJS Kesehatan akan menerapkan aturan baru bagi peserta yang sakit ringan tetapi ingin dirawat akan dikenai biaya Rp20 ribu.

BPJS Wacth memperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan terus memburuk jika nilai iuran peserta tidak naik dan sejumlah ketentuan pada Perpres 82 tahun 2018 tidak dijalankan. 

Jika tidak ingin menaikkaniuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah harus mengorbankan APBD dan APBN untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran.

"Peserta harus mendaftarkan dirinya dan juga anggota keluarga yang ada dalam 1 Kartu Keluarga."

Menurut bekas Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga, seharusnya iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinaikkan.

Surat pemberitahuan yang menyebar di media sosial terkait sanksi tidak dibuat oleh BPJS Kesehatan.

Budi menegaskan BPJS Kesehatan akan tetap memprioritaskan keselamatan pasien.

Menkes Nila Moeloek mengatakan, pihaknya akan mengkaji wacana soal iuran BPJS kesehatan.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan dalam RAPBN 2019, pemerintah belum memperhitungkan defisit BPJS Kesehatan.

Cuma sekitar 16 juta peserta BPJS kategori mandiri, yang jelas-jelas punya uang, yang taat bayar iuran setiap bulan.

Pemerintah menomboki terus anggaran BPJS kesehatan sejak 2014. Salah satu problemnya: pasien si kaya dan si miskin diperlakukan sama.