Indeks Indepth

Seorang admin di belakang grup MCA mengklaim mereka memproduksi informasi "asli", bukan hoaks.

Orang-orang interseks tidaklah langka; mereka cuma dibikin tak terlihat oleh tekanan sosial.

Operasi pada bayi-bayi Interseks masih sering terjadi. Orangtua harus vokal untuk bilang: nanti saja.

Freeport Indonesia menolak disebut melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 3.274 buruh.

Bak gajah mati meninggalkan gading: perundingan setengah nasionalisasi pemerintah Indonesia dengan Freeport menyulut PHK ribuan buruh.

Pembatasan akses masuk peneliti asing ke museum-museum militer dipandang sebagai bentuk paranoia tentara.

Warga negara asing dilarang masuk museum-museum Pusjarah TNI pada Agustus 2017-Januari 2018. Para peneliti asing menilainya sebagai paranoia.

Membereskan banjir Jakarta harus dengan cara luar biasa, mengoneksikan Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur, karena ini sudah masalah megapolitan.

Ketika hutan jadi kebun dan kebun jadi vila, berlangsung bertahun-tahun: rentetan longsor, gelombang banjir.

Menjadi influencer nyatanya tak segemerlap citra yang ditampilkan di layar media sosial.

Sejauh ini belum ada mekanisme yang tepat bagi pemerintah memungut pajak para selebgram dan YouTuber atau influencer di media sosial.

Ia hadir mewujudkan mimpi Sukarno memiliki keturunan. Memilih keluar dari Istana karena enggan dipoligami.

Aplikasi Qlue didominasi laporan sepele, sementara pemerintah Jakarta masih memakainya sebagai indikator performa kinerja pejabat.

Riset teranyar tentang media di Indonesia menyebut ada delapan konglomerat digital yang punya kuasa paling besar di negara kepulauan ini.

Media cetak telah lingsir dari masa jaya. Media online tumbuh subur. Tapi bagaimana prospek bisnisnya?

Jumlah bimbingan mahasiswa pascasarjana yang fantastis di bawah Djaali perlu diusut oleh Kemristekdikti.

Djaali menuding Presiden Jokowi membiarkan Menteri M. Nasir mencopot jabatannya sebagai rektor UNJ.

DPRD DKI Jakarta memastikan tidak ada subsidi untuk program rusun DP 0 rupiah.

Rusun yang direncanakan untuk program DP 0 rupiah melibas sejumlah aturan dan skema pembiayaannya masih kabur.

"Para elite digerogoti hongerodeem, busung lapar sejarah. Mau bangunan kolonial, prakolonial maupun dari masa Republik—semuanya persetan."