Indeks Impor Garam

Sejumlah pabrik garam nasional berhenti beroperasi akibat kehabisan bahan baku yang dipicu sisa kuota impor garam tak kunjung direalisasikan pemerintah.

Langkah ini cukup beralasan karena ada kekhawatiran bila garam industri yang diimpor bocor ke pasaran.

Soal pangan, pemerintahan Jokowi pada periode pertama tidak memiliki pencapaian berarti. Permasalahan terkait data dan koordinasi menjadi masalah utama yang menghantui.

Polemik terkait harga dan impor garam kembali mengemuka. Apakah swasembada garam adalah solusi tepat?

Luhut Binsar Panjaitan optimistis penambahan lahan untuk produksi garam di NTT bisa membuat Indonesia tidak perlu lagi impor komoditas ini pada 2021.

Harga garam di pasaran anjlok pada kisaran Rp300 per kg, Kemenperin menjelaskan industri tidak bisa berbuat banyak seperti menyerap garam petani rakyat terkait kualitas.

Impor garam telah pada semester I 2019 telah mencapai 1,2 juta ton. Angka tersebut setara dengan 40 persen kuota impor garam pada tahun ini. 

Agung memastikan, isu kebocoran impor garam itu belum memiliki data yang jelas.

Dulu ada Perpres 71/2015, sehingga garam tergolong kelompok kebutuhan pokok. Namun, kini garam tak dikontrol harganya.

Kualitas garam rakyat masih di bawah level I (K1) atau gram berkadar 94 persen NaCL. 

Kemenperin menjawab pernyataan Menteri Susi Pudjiastuti yang menyebut ada kebocoran impor garam. 

Luhut mengatakan, saat ini belum ada kejelasan mengenai sebab jatuhnya harga garam hingga Rp300 per kg. 

Investigator KPPU menyatakan siap membuktikan keterlibatan tujuh importir garam dalam praktik kartel.

Tujuh perusahaan importir membantah terlibat dalam kartel garam industri aneka pangan. Bantahan itu disampaikan dalam sidang yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU menggelar sidang perdana kasus kartel garam industri aneka pangan yang diduga melibatkan 7 perusahaan importir. 

Rizal Ramli lapor ke KPK soal masifnya impor pangan, tapi Menteri Darmin berdalih impor bukan barang haram. Lantas, apa masalahnya?

Polisi sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, dua orang itu berinisial GK dan MA.

MA melanggar aturan hukum karena memperdagangkan garam industri impor yang tidak bisa digunakan untuk konsumsi.

Garam impor untuk industri berpotensi dimainkan importir dengan cara merembeskan ke pasar umum demi meraup laba besar.

Karena perbedaan angka kebutuhan garam nasional demi melindungi petani garam, Menteri Susi Pudjiastuti disalahkan.