Indeks Impor

Bea masuk tas, sepatu dan produk tekstil akan naik dua kali lipat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia tidak boleh diserbu oleh barang impor meski sistem ekonomi yang dianut memang terbuka.

Kementerian Keuangan akan merevisi batas atas barang yang bebas bea masuk.

Kemendag memusnahkan ribuan barang impor ilegal karena tidak dilengkapi izin dan sertifikat mutu produk sesuai SNI.

Penyumbang impor yang besar, terutama terkait impor BBM, akan ditekan hingga sekecil mungkin.

Kemenperin menyebut impor cangkul sudah berhenti sejak 2017.

Presiden Jokowi menilai praktik tersebut terus terjadi karena cangkul impor jauh lebih murah dibanding cangkul produksi dalam negeri.

Budi Waseso atau Buwas menyatakan Bulog batal mengimpor daging sapi dari Brasil meski sudah mendapat penugasan.

Menteri Pertanian 2014-2019 Andi Amran Sulaiman menitipkan empat komoditas utama Indonesia kepada Menteri Pertanian baru Syahrul Yasin Limpo untuk menaikkan terus produksinya demi mengurangi ketergantungan impor.

Agus Suparmanto menyatakan akan berhati-hati saat impor komoditas terutama berkaitan dengan pangan.

Berbagai data ekonomi negara-negara di dunia menunjukkan penurunan. Ancaman resesi menghadang di depan mata.

Neraca dagang Indonesia mengalami tekanan cukup besar di akhir periode pertama Jokowi. Ekonom menilai kondisi ini bukanhanya imbas dari kondisi ekonomi global, melainkan juga salah kebijakan.

Direktorat Bea dan Cukai melakukan penyitaan baju bekas impor ilegal Rp42,01 miliar sepanjang Januari-September 2019.

Cina dilanda defisit daging babi karena sebaran virus ASF. Sayang, Indonesia belum memaksimalkan potensi ekspor komoditas ini.

Kementerian Perindustrian menilai sektor ini menjadi salah satu penyumbang besar defisit neraca perdagangan.

Apsyf menyebut permasalahan industri tekstil tak hanya berkutat pada serbuan impor. Sejumlah masalah lain yang perlu diatasi adalah peningkatan daya saing hingga logistik.

Donald Trump sejak lama telah mengusulkan kebijakan proteksionisme dengan mengenakan tarif pajak impor.

Kementerian Perdagangan belum bisa memastikan penyebab lonjakan impor barang asal China tersebut.

Klaim Enggar soal potential loss dari penghentian ekspor bijih nikel bisa mencapai 4 miliar dolar AS tidak berdasar. Apalagi kebijakan Kementerian ESDM ini adalah amanat UU Minerba.

Pemerintah seharusnya menyadari risiko dari banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia. Sebab secara kualitas dan harga dapat lebih kompetitif dari produk lokal sehingga menyulitkan perusahaan asal Indonesia bersaing.