Indeks Impor

Larangan Pembatasan Barang Impor merupakan produk hukum yang diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemenperin dan Kemendag memang sering kali punya pandangan yang berbeda dalam sejumlah kebijakan ekonomi.

Pembentukan satgas akan diramu untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di pasaran.

Zulkifli juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui tidak direvisi kembalinya Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Kadin berharap bea masuk 200 persen ini tidak menyulitkan dunia usaha dalam mendapatkan bahan baku dan penolong.

DPR memprediksi potensi membanjirnya barang-barang ilegal akan sulit dibendung jika kebijakan tersebut diterapkan.

Kemenperin akan mengkaji wacana bea masuk 200 persen terhadap barang-barang impor asal Cina.

Mendag Zulkifli Hasan akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen pada barang-barang impor asal Cina.

Pelemahan rupiah yang masih terus terjadi ini akan berdampak terhadap kinerja impor nasional.

Kuota impor beras sepanjang 2024 dalam sistem nasional neraca komoditas atau SinasNK sebanyak 4,04 juta ton.

Bapanas melaporkan pihaknya sudah mendatangkan beras impor untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 1,9 juta ton hingga awal Juni 2024.

Zulkifli Hasan mengatakan, barang impor bahan peledak milik PT Pindad (Persero) tertahan di pelabuhan dan tak kunjung diterima.

Zulkifli Hasan mengatakan, semua produk impor di bidang perdagangan yang masuk ke Tanah Air wajib melalui sertifikasi halal.

Usai Permendag tersebut disahkan, nasib kontainer yang tertahan di pelabuhan menjadi tanggung jawab instansi terkait, yakni Dirjen Bea Cukai.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah final dan tidak akan di otak-atik kembali.

Sri Mulyani mengatakan, melalui Permendag baru ini pemerintah resmi menghapus pengaturan kelompok barang sifatnya non komersil.

Secara umum, nilai impor migas dan nonmigas sama-sama turun pada April 2024.

Impor kopi yang masuk dalam kategori HS0901 di Maret 2024 nilainya sebesar 32,07 juta dolar AS.

Zulkifli Hasan menuturkan barang yang ditahan karena alasan tidak terdaftar pun tetap harus dikembalikan.

Zulkifli Hasan membantah melarang impor produk elektronik seperti televisi (tv) hingga laptop.