Indeks Ibu Kota Negara

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil meralat pernyataannya bahwa ibu kota negara pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

Bambang menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota baru nantinya tidak banyak bergantung pada APBN.

Sejumlah ahli tata kota mengingatkan risiko yang terjadi akibat ibu kota baru sepi dari aktivitas masyarakat. 

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menargetkan pembangunan ibu kota baru akan dimulai atau groundbreaking pada 2021.

Pemerintah melalui Bappenas akan memutuskan pemilihan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta segera dilakukan tahun ini.

Selain didanai APBN, Pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk membangun lokasi baru ibu kota negara yang biayanya bisa menelan Rp323 – Rp466 triliun.

Presiden Jokowi menyampaikan kalau dari sisi keluasan, lokasi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah paling siap untuk dijadikan calon pengganti ibu kota negara.

Presiden Jokowi akan mengunjungi beberapa daerah yang menjadi alternatif pemindahan ibu kota di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah usai mengunjungi Bukit Soeharto di Kaltim.

Presiden Jokowi mengunjungi beberapa lokasi yang akan menjadi alternatif pemindahan ibu kota di Kaltim dan Kalteng, salah satunya Bukit Soeharto.

Presiden Jokowi menegaskan ada tiga alternatif daerah yang sudah disiapkan lahannya untuk dijadikan ibu kota negara Indonesia.

Kementerian PUPR telah menyiapkan rancangan kota untuk jumlah penduduk sebanyak 5 juta jiwa.

Pertama, biaya pemindahan ibu kota diestimasikan sebesar Rp466 triliun atau sekitar 32,9 miliar dolar AS. Sementara skenario kedua, biayanya diperkirakan mencapai sekitar Rp323 triliun atau 22,8 miliar dolar AS.

Wacana pemindahan ibu kota negara di luar Jakarta dinilai masih terlalu dini untuk direalisasikan, menurut Guru Besar Manajemen Konstruksi UPH, Manlian Ronald A Simanjuntak.

Rencana pemerintah untuk memisahkan ibu kota dan pusat bisnis sudah pernah dilakukan negara dunia lain sehingga dinilai memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

Terkait dengan pemindahan ibu kota, Komisi II DPR RI menilai Jakarta sudah tak lagi memadai sebagai ibu kota yang menaungi pusat pemerintahan dan pusat bisnis.

Terkait pemindahan ibu kota ke luar Jakarta, anggota Komisi II Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai langkah pemerintah tersebut sudah tepat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengemukakan alasan pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa tidak akan menekan angka kemacetan di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan terkait wacana pemindahan ibu kota negara di luar Jakarta bahkan luar Pulau Jawa, namun pusat kegiatan ekonomi tetap di Jakarta.

Bappenas mengusulkan ibu kota negara pindah ke luar Jawa. Lokasinya harus di wilayah tengah RI yang minim bencana dan potensi konflik sosial.

Bappenas memastikan sejumlah alternatif pilihan ibu kota baru berada di luar Jawa dan tidak jauh dari akses ke fasilitas infrastruktur.