Menuju konten utama

Soal Ibu Kota Dipindah, Komisi II: Beban Jakarta Sudah Sangat Berat

Terkait pemindahan ibu kota ke luar Jakarta, anggota Komisi II Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai langkah pemerintah tersebut sudah tepat.

Soal Ibu Kota Dipindah, Komisi II: Beban Jakarta Sudah Sangat Berat
Pengunjung beraktivitas di Monas, Jakarta, Minggu (24/12/2017). ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

tirto.id - Anggota Komisi II Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai langkah pemerintah untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lain adalah langkah yang tepat.

Ia menilai Jakarta sudah terlalu memiliki banyak beban sebagai kota pusat administrasi pemerintahan.

"Memindahkan ibu kota merupakan sebuah keinginan lama, jika sekarang ada keberanian justru bagus. Hal ini melihat crowded-nya Jakarta sebagai ibu kota, karena memegang dua fungsi, yakni kota pemerintahan dan pusat niaga. Sehingga yang terjadi beban Jakarta sangat berat," kata Awiek, sapaan akrabnya, lewat rilis yang diterima reporter Tirto, Selasa (30/4/2019) pagi.

Awiek juga menilai ibu kota Indonesia perlu dipindahkan mengingat permasalahan di Jakarta sudah sedemikian akut, termasuk masalah kemacetan dan banjir.

Ia juga memperingatkan kepada pemerintah, bahwa pemindahan ibu kota Indonesia juga mesti dibarengi dengan kajian mendalam, termasuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal tersebut dinilai penting agar tidak mengulang kesalahan yang sama seperti di Jakarta.

"Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan. Jangan pula di ibu kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru. Negara-negara di dunia juga banyak yang melakukan pemindahan ibu kota dan berhasil," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke luar pulau Jawa karena Jakarta macet dan banjir.

Ia menyebutkan Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei.

Jakarta menempati peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.

“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang saat menyampaikan paparannya pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019), dikutip dari setkab.go.id.

Baca juga artikel terkait PEMINDAHAN IBU KOTA atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri