tirto.id - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mendukung penuh langkah pemerintah untuk memindahkan ibu kota Indonesia di luar Jakarta, bahkan di luar Pulau Jawa.
Ia menilai Jakarta sudah tak lagi memadai sebagai ibu kota yang menaungi pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Ia menilai banyak masalah akut di Jakarta yang tak terselesaikan.
"Saya pribadi sudah dari tahun 2017 atau 2018 begitu ada wacana dari Presiden untuk menghidupkan kembali rencana pemindahan ibu kota, saya mendukung. Karena memang kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat bisnis, itu sekarang ini sudah tidak memadai. Tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian dan sebagainya," kata Zainudin di DPR RI, Selasa (30/4/2019) pagi.
Zainudin mengatakan pemerintah harus belajar dari berbagai negara yang pernah melakukan pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis dan berhasil.
"Tetangga kita yang paling dekat saja. Malaysia pemerintahannya di Putra Jaya, kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur. Brasil juga begitu. Australia juga gitu, Australia pusat bisnis di Sydney, kemudian pemerintahannya di tempat lain," katanya.
Untuk merealisasi itu semua, kata Zainudin, harus ada langkah berani dari pemerintah pusat, kendati jika dikerjakan tak akan bisa selesai dalam satu periode.
"Tapi misalnya beliau [Jokowi] diputuskan oleh KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya, beliau harus berani memulai itu, nanti apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya. Tapi pemerintahan Pak Jokowi perencanaannya harus sudah lebih maju lagi. Kalau kemarin masih wacana," katanya.
"Jadi saya mendukung itu karena memang kondisi Jakarta sebagai kota pemerintahan, sekaligus sebagai pusat bisnis itu sudah sangat crowded," lanjutnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa karena Jakarta macet dan banjir.
Ia menyebutkan Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei.
Jakarta menempati peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.
“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang saat menyampaikan paparannya pada Rapat Terbatas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019), dikutip dari setkab.go.id.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
