Indeks Ibu Kota Baru

Jokowi menyatakan ibu kota baru Indonesia akan dibangun menjadi kawasan pusat pemerintahan yang hijau serta bebas polusi. 

Proses pemindahan ibu kota dimulai dengan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari 2020.

Presiden Jokowi bertemu dengan sekitar 30 orang pemuka adat Kalimantan Timur membicarakan pemindahan ibu kota, pada Selasa (17/12/2019).

Presiden Jokowi akan meresmikan tol Balikpapan-Samarinda seksi Samboja-Samarinda sepanjang 58,47 kilometer pada Selasa, 17 Desember 2019.

Sri Mulyani mengatakan pembangunan ibu kota menggunakan konsep kota hijau dan kota pintar (green and smart city).

Jepang disebut tertarik berinvestasi di ibu kota negara (IKN) yang akan dibangun di Panajem Panser Kalimantan Timur.

Pembangunan kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kawasan SCBD, Sudhirman, Thamrin, Jakarta Selatan.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengiginkan Badan Otoritas Pemindahaan Ibu Kota diisi profesional non-ASN.

Suharso Monoarfa menyatakan UU tentang ibu kota baru akan disusun menggunakan skema omnibus law.

Kepala BPJT mengungkap adanya wacana untuk membangun tol Balikpapan-Samarinda ke lokasi Ibu Kota Baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa langsung mengerjakan salah satu tugas yang ditinggalkan menteri PPN sebelumnya, salah satunya Ibu Kota Negara (IKN).

Tol Balikpapan–Samarinda sepanjang 99,35 Km dengan progres saat ini sudah 97,4 persen.

McKinsey Indonesia akan melakukan kajian pendalaman (pra-masterplan) pada lokasi ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.

Masyarakat Suku Dayak berharap pemerintah bisa memberikan lahan seluas lima hektare (Ha) per keluarga terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Anggaran pembebasan lahan baru diskapkan pada 2020 dan masuk dalam APBN pada 2021.

KLHK sebut seperempat dari sekitar 161 ribu hektare lahan PT IHM milik Sukanto Tanoto akan dipakai untuk Ibu Kota Baru.

Wilayah ibu kota baru disebut merupakan wilayah rentan terjadinya konflik antara Indonesia dengan negara lain.

Pemerintah menganggarkan Rp2 triliun untuk mendanai perencanaan ibu kota baru dalam APBN 2020. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah kementerian.

Kepala BPN Sofyan Djalil menyatakan tanah Sukanto Tanonto untuk Ibu Kota Baru diambil tanpa perlu membayar.

Lahan milik Sukanto Tanoto tersebut merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah.