Indeks Headline

Daftar dokumen yang perlu disiapkan pelamar untuk diunggah ke dalam portal SSCASN BKN

Perempuan Tanah Jahanam meraih 1 juta penonton dalam 9 hari penayangan

Menkopolhukam Mahfud MD dinilai memiliki kemampuan untuk mendorong Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

Sinopsis Person Who Gives Happiness episode 55 dan 56 yang akan tayang di Trans TV pada hari ini, 

Kemenag RI membuka formasi pada pendaftaran CPNS 2019 sebanyak 5.815

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Perppu (Perpu) KPK tinggal menunggu untuk diterbitkan oleh Presiden Jokowi.

PDIP, PAN, dan Partai Demokrat belum menyerahkan nama-nama pimpinan AKD ke pimpinan DPR RI.

Menteri KKP Edhy Prabowo mengaku secara terbuka bahwa dirinya tak seluk beluk bisnis perikanan.

BCA menargetkan kerjasama dengan Alipay dan Wechat terealisasi pada awal 2020.

KPK Tetap Lantik Nurul Ghufron meskipun usianya tak memenuhi syarat berdasarkan revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Indra Lesmana menawarkan diri untuk meningkatkan kualitas musisi orkestra kepresidenan agar bisa lebih baik.

Tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta, Bartholomeus Toto (BTO), mangkir dari pemeriksaan KPK.

Kementerian Keuangan telah menyetorkan nama calon direktur jenderal pajak ke Presiden Joko Widodo.

Jalur arah Istana Negara mulai dibuka setelah aksi #ReformasiDikorupsi membubarkan diri.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan penghentian ekspor ore (bijih) nikel RI hari ini, Senin (28/10/2019), dua bulan lebih cepat dari keputusan awal.

Siapa pun yang ditunjuk sebagai Kapolri, menurut Ketua YLBHI, tak akan banyak mengubah sikap kepolisian terhadap persoalan HAM.

Polri merespons temuan YLBHI yang menyebut 44 korban tewas secara misterius sepanjang tahun 2019.

Hukuman untuk enam polisi itu yakni teguran lisan, penundaan satu tahun kenaikan pangkat dan dikurung selama 21 hari.

Amien Rais mengungkapkan alasan Prabowo Subianto mau menjabat Menteri Pertahanan dalam kabinet Presiden Jokowi.

Komisi D DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda pembahasan revisi KUA-PPAS 2020 bersama Pemprov DKI Jakarta lantaran tak ada payung hukum.