Indeks Hakim Konstitusi

Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, dituntut 12,5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Keputusan pemilihan ketua MK diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dalam rapat pleno terbuka untuk umum jika tidak mencapai aklamasi.

Hakim konstitusi baru pengganti Patrialis Akbar, yakni Saldi Isra bertekad mendorong kembalinya marwah Mahkamah Konstitusi yang merosot setelah didera kasus korupsi yang menjerat dua hakimnya. 

Saldi Isra mengucapkan sumpah ketika dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2017-2022 di Istana Negara, Selasa (11/4/2017).

Presiden Joko Widodo akan sangat mempertimbangkan faktor rekam jejak dalam memilih kandidat pengganti mantan Hakim Konstitusi yang terlibat kasus suap, Patrialis Akbar.

Pansel telah menyerahkan tiga nama calon hakim MK, yaitu: Saldi Isra, Wicipto Suryadi, dan Bernard Tanya kepada Presiden Joko Widodo. Siapa yang akan dipilih oleh Presiden?

KPK melakukan pemeriksaan terhadap Staf Mahkamah Konstitusi terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan Patrialis Akbar. Mantan hakim konstitusi itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS.

12 peserta lolos seleksi tahap pertama hakim Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk guru besar tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dan mantan Kepala PPATK Muhammad Yusuf.

Pansel Calon Hakim MK meminta publik memelototi rekam jejak para calon pengganti posisi mantan Hakim Konstitusi tersangka suap di KPK, Patrialis Akbar.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono membantah tudingan KPK bahwa ada lima Hakim Konstitusi yang mangkir serahkan laporan LHKPN terbarunya.

Mantan Ketua MK, Mahfudh MD mengkritik para Hakim Konstitusi telah menyalahi Undang-Undang karena tak melaporkan LHKPK periodik dua tahunan tepat waktu.

Patrialis Akbar mengklaim tidak ada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) lainnya yang terlibat dalam kasus suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat ia jadi tersangka.

Busyro Muqoddas menyebut kasus yang menjerat Patrialis Akbar tak ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Menurutnya, perkara itu merupakan bukti lemahnya pengawasan internal MK.

Kuota daging sapi impor asal India mengancam profit bisnis milik Basuki Hariman. Uang suap yang diberikan pada orang terdekat Patrialis Akbar pun menggiring Basuki jadi tersangka.

Basuki Hariman yakin bahwa dirinya telah dijebak oleh Kamaluddin saat OTT KPK. Ia juga menjabarkan bahwa dirinya kerap diperas oleh Kamaluddin.

Mahfud MD dan Jimly Asshidiqie menyayangkan soal penangkapan Patrialis Akbar dalam OTT KPK. Menurut mereka, dilihat dari sepak terjang Patrialis, hal ini sudah diprediksi sejak awal.

Usai menjalani pemeriksaan, Basuki menyebutkan bahwa ia telah memberikan sejumlah uang pada orang dekat Patrialis Akbar, Kamaludin. Ia juga mengakui bahwa Kamal pernah mengatakan uang yang ia berikan ditujukan kepada Patrialis.

KPK menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat kasus dugaan suap dalam pengesahan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dalam waktu kurang dari satu hari.

Patrialis Akbar dicokok oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan. Usai diperiksa, Patrialis membantah dirinya menerima uang dari pengusaha bernama Basuki. Katanya, ia merasa dizalimi.

Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim sedang dibahas Komisi III DPR RI. Rancangan tersebut berisikan aturan baru mengenai batas pensiun hakim agung, dari 70 tahun menjadi 65 tahun.