Indeks Hak Asasi Manusia
Aksi Kamisan ke-452
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan.
AS, Inggris, dan Australia Bantu Indonesia Melanggar HAM
Indonesia terbukti telah melakukan genosida dalam setelah G30S 1965, selain sembilan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Amerika Serikat, Inggris Raya, serta Australia juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan ini.
Aksi Kamisan ke-451
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-451 di depan Istana Negara, Kamis, (21/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Rekonsiliasi: Suara dari Dua Simposium
Ada dua simposium yang merespons Tragedi 1965 di paruh pertama tahun 2016 ini, yakni simposium di Hotel Aryaduta pada 18-19 April dan simposium di Balai Kartini, 1-2 Juni. Simposium Aryaduta secara eksplisit mendorong terjadinya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sebagai penyelesaian nonyudisial atas tragedi itu. Di sisi lain, Simposium Balai Kartini memandang rekonsiliasi sudah terjadi secara alamiah dan meminta pemerintah tidak membuka-buka lagi masa lalu.
Indonesia-Norwegia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama HAM
Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Norwegia sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pembahasan mengenai peningkatan kerja sama itu terjadi di tengah-tengah tidak jelasnya kelanjutan dari Simposium Tragedi 1965 yang diinisiasi Pemerintah Indonesia pada bulan lalu.
Ramos Horta: Indonesia Mampu Selesaikan Kasus HAM Papua
Mantan Presiden Timor Leste mengatakan pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Papua tanpa harus meminta bantuan institusi luar.
Dua Kasus Pelanggaran HAM Papua Dibawa ke Pengadilan
Komnas HAM bawa dua kasus pelanggaran HAM di Papua ke pengadilan HAM
Luhut: Pemerintah Ingin Selesaikan Kasus '65
Menko Polhukam menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo berpesan agar Simposium '65 tidak berujung kepada pertikaian antarkelompok.
Stiker LINE Diduga Lecehkan Kerajaan Thailand
Seorang juru bicara kepolisian pada Kamis, (7/4/2016), menyatakan bahwa Kepolisian Thailand saat ini tengah melakukan investigasi terkait kemunculan stiker yang dianggap menghina keluarga kerajaan Thailand dalam aplikasi pesan instan LINE.
Wantimpres: Selesaikan Utang Sejarah Negeri Ini!
Dewan Pertimbangan Presiden menggelar pertemuan tertutup dengan SETARA Institute, di Kantor Wantimpres di Jakarta. Pertemuan itu direncanakan akan membahas mengenai isu-isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Amnesty International Tagih Janji Jokowi
Amnesty International menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.