Indeks Hak Asasi Manusia

Warga keturunan Tionghoa di DI Yogyakarta tidak bakal bisa memiliki tanah dengan status sertifikat hak milik sesuai surat instruksi wakil gubernur. Aturan BPN DIY bertentangan dengan BPN Pusat.

Jika Presiden Jokowi berkomitmen merealisasikan Nawacita, dia harus membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, beberapa pihak pesimistis sebab di sekeliling Presiden banyak terduga pelaku pelanggar HAM masa lalu yang berpotensi diadili.

Paduan Suara Dialita beranggotakan para penyintas Tragedi 1965 yang bernyanyi demi mewakili suara-suara yang dibungkam. Mereka menggali kembali lagu-lagu terlarang yang sebagian dikarang di dalam penjara, menyanyikannya, lalu kemudian merekamnya. Semua itu demi menghindari untaian sejarah yang telanjur hilang.

Mengenang Munir tak harus menjadi pejuang keadilan seperti Munir. Mengenang Munir juga tak selalu untuk mengingatkan masyarakat tentang kasus Munir. Mengenang Munir dapat kita lakukan dengan cara yang sederhana: meniru sosoknya, menjadi ada dan dikenang karena apa yang ia lakukan.

BNPT berkolaborasi dengan Komnas HAM terkait penanggulangan terorisme yang sejalan dengan penegakkan hak asasi manusia. Implementasi tersebut diperlukan sebab dampak terorisme itu terkait hak manusia untuk tetap hidup dan mendapat jaminan rasa aman.

Hukum di Eropa memberikan hak kepada orang-orang untuk meminta data pribadinya yang tak lagi relevan dihapus dari internet. Ia bernama Hak untuk Dilupakan. Sejak mulai diterapkan, permintaan penghapusan data kepada mesin pencari mengalami peningkatan.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan.

Indonesia terbukti telah melakukan genosida dalam setelah G30S 1965, selain sembilan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Amerika Serikat, Inggris Raya, serta Australia juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan ini.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-451 di depan Istana Negara, Kamis, (21/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ada dua simposium yang merespons Tragedi 1965 di paruh pertama tahun 2016 ini, yakni simposium di Hotel Aryaduta pada 18-19 April dan simposium di Balai Kartini, 1-2 Juni. Simposium Aryaduta secara eksplisit mendorong terjadinya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sebagai penyelesaian nonyudisial atas tragedi itu. Di sisi lain, Simposium Balai Kartini memandang rekonsiliasi sudah terjadi secara alamiah dan meminta pemerintah tidak membuka-buka lagi masa lalu.

Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Norwegia sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pembahasan mengenai peningkatan kerja sama itu terjadi di tengah-tengah tidak jelasnya kelanjutan dari Simposium Tragedi 1965 yang diinisiasi Pemerintah Indonesia pada bulan lalu.

Mantan Presiden Timor Leste mengatakan pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Papua tanpa harus meminta bantuan institusi luar.

Komnas HAM bawa dua kasus pelanggaran HAM di Papua ke pengadilan HAM

Menko Polhukam menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo berpesan agar Simposium '65 tidak berujung kepada pertikaian antarkelompok.

Seorang juru bicara kepolisian pada Kamis, (7/4/2016), menyatakan bahwa Kepolisian Thailand saat ini tengah melakukan investigasi terkait kemunculan stiker yang dianggap menghina keluarga kerajaan Thailand dalam aplikasi pesan instan LINE.

Dewan Pertimbangan Presiden menggelar pertemuan tertutup dengan SETARA Institute, di Kantor Wantimpres di Jakarta. Pertemuan itu direncanakan akan membahas mengenai isu-isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Amnesty International menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.