Aksi Kamisan ke-452

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara, Kamis, (28/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan. TIRTO/Andrey Gromico
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara, Kamis, (28/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan. TIRTO/Andrey Gromico
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara, Kamis, (28/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan. TIRTO/Andrey Gromico
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara, Kamis, (28/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan. TIRTO/Andrey Gromico
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara, Kamis, (28/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan. TIRTO/Andrey Gromico
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara, Kamis, (28/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan. TIRTO/Andrey Gromico
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan.
28 Juli 2016
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara, Kamis, (28/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan. TIRTO/Andrey Gromico
DarkLight