Indeks Hak Asasi Manusia

Kasus penyiksaan belum tentu kasus salah tangkap. Tapi korban salah tangkap sudah pasti disiksa polisi.

Korban-korban salah tangkap dan penyiksaan sulit mendapatkan ganti rugi setimpal saat menuntut balik proses hukum dan peradilan yang cacat.

Cerita seorang bocah dari Nias yang divonis mati atas kasus pembunuhan yang tak pernah dilakukannya.

Mata rantai pembunuhan di Papua tumbuh subur akibat pelakunya kebal hukum, menurut laporan Amnesty Internasional Indonesia.

Dalihnya menciptakan stabilitas, tapi, ditempuh dengan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang. Korbannya? Lagi-lagi masyarakat kelas bawah.

Sebagaimana di Indonesia, pemerintah Cina menuding gerakan memperjuangkan hak-hak LGBT sebagai "agenda Barat".

YLBHI menilai ada alasan kuat yang mendasari permintaan Komnas HAM untuk memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Undang-undang mengamanatkan kejahatan HAM mesti diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan kekeluargaan.

"[Peran DKN] Pencegahan, antisipasi dan penyelesaian konflik, serta rehabilitasi terhadap konflik sosial. Masalah yang berskala nasional, kalau skala lokal tidak [ditangani DKN]."

"Ini [DKN] melengkapi supaya ada solusi, jangan terkatung-katung. Tapi yang jauh lebih penting sekarang dan masa depan," kata Jimly.

Jaksa Agung Prasetyo merasa kurang bukti untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia malah menyarankan kasus diselesaikan dengan jalur non-yuridis.

Berkas penyelidikan perkara dugaan pelanggaran HAM sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung namun belum ada titik terang.

Komnas HAM menegaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu harus melalui jalur hukum.

Komnas HAM menyesalkan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo mengenai hasil penyelidikan lembaga itu.

Meski menjadi komunitas Islam di Indonesia yang dianiaya sejak 2001, ia tak meredupkan niat Ahmadiyah untuk berkarya bagi sesama.

Presiden Jokowi dan keluarga korban pelanggaran HAM akhirnya bertatap muka, Kamis (31/5/2018)

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan kasus pelanggaran HAM masa lalu sulit untuk diselesaikan secara hukum.

Menurut Prof. Dawam, tujuan Indonesia didirikan tak sekadar menjadi negara kesejahteraan, melainkan harus pula berkeadilan sosial.

RUU Terorisme disahkan jadi Undang-Undang. Salah satu perubahan signifikan adalah keterlibatan TNI secara langsung.

"Kalau belum dilaksanakan jangan tanya macam-macam dulu," kata Wiranto.