Indeks Firli Bahuri

Pengaruh Polri di KPK dianggap sangat kuat. Ini tak bisa dipisahkan dari terpilihnya Firli Bahuri, eks Kabareskrim, sebagai Ketua KPK.

ICW menduga penonaktifan 75 pegawai KPK untuk mengebiri pemberantasan korupsi dan penangkapan buron Harun Masiku.

Komjen polisi Firli Bahuri diduga telah mengincar puluhan pegawai KPK untuk disingkirkan sebelum 'tes wawasan kebangsaan'.

Perlawanan terhadap pemecatan pegawai juga datang dari dalam KPK. Mereka semakin sering bersuara, melayangkan protes resmi, dan upaya-upaya lain.

ICW mewakili Koalisi Masyarakat Sipil bersurat ke Kapolri Listyo Sigit perihal permintaan penarikan Firli Bahuri sebagai anggota Korps Bhayangkara.

SK Firli Bahuri yang meminta para pegawai yang tak lolos TWK menyerahkan tugas ke atasan dianggap mengada-ada.

Ali Fikri berdalih, 75 pegawai KPK bukan "dinonaktifkan" tetapi diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan.

Wadah Pegawai KPK menegaskan, peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN.

Sebanyak 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tersebut, diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya.

Aktivis anti-korupsi menilai cara KPK yang mengalihkan tanggung jawab status pegawai yang gagal dalam tes ke instansi lain sebagai upaya cuci tangan.

KPK mengklaim tidak pernah mengumumkan pemecatan pegawai yang tidak lolos asesmen ASN sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Nurdin Abdullah menyalahkan anak buahnya Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, yang juga menjadi tersangka.

Pelantikan merupakan tindak lanjut terkait perubahan nomenklatur dan menambah jabatan baru di KPK.

KPK klaim sudah ada tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta, namun enggan mengumumkannya.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai kualitas komunikasi Ketua KPK Firli Bahuri buruk lantaran sesumbar akan ada penangkapan dua kepala daerah.

Firli berencana penahanan dua kepala daerah tanpa bilang menyebut kasus.

Perintah OTT UNJ dari Ketua KPK Firli Bahuri perlu diselidiki oleh Dewas terkait potensi pelanggaran etik pimpinan KPK.

Usia UU KPK yang baru sudah satu tahun. Sepanjang itu apa yang dikhawatirkan terwujud: pemberantasan korupsi tak lagi garang, pencegahan pun minimal.

Selama empat periode kepemimpinan di KPK selalu menolak mobil dinas hingga datang usulan mobil mewah dari Firli Bahuri.

Revisi UU KPK dan pengangkatan Firli menjadi dua momentum yang mengubah wajah KPK.