Indeks Firli Bahuri

518 pegawai KPK mendesak Firli cs untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Di tengah polemik peralihan pegawai ke ASN, KPK terus melantik penyelidik dan penyidik.

Ombudsman desak KPK jadikan 75 pegawai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan yang terbukti malaadministrasi untuk jadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.

KPK mengklaim gedung mereka merupakan objek vital nasional dan sinar laser telah mengganggu kenyamanan dan ketertiban.

Ketua KPK Firli Bahuri sebut program vaksin mandiri lewat Kimia Farma memiliki risiko fraud tinggi dan efektivitasnya untuk genjot target vaksinasi rendah.

Masyarakat sipil yang dulu jadi komponen penting pembentukan KPK kini diabaikan. Pihak yang pernah jadi momok malah kini berkuasa.

ICAC adalah harapan penegakan korupsi di Hong Kong. Seperti di Indonesia, ada perlawanan dari polisi. Namun ujung keduanya berbeda.

Menurut Komnas HAM, pemanggilan itu agar pimpinan KPK dapat memberikan penjelasan dan mengklarifikasi berbagai temuan Komnas terkait TWK.

Para pegawai KPK yang dinonjobkan Firli Bahuri pernah dan sedang mengusut kasus-kasus korupsi melibatkan politikus dan pejabat negara.

Pengaruh Polri di KPK dianggap sangat kuat. Ini tak bisa dipisahkan dari terpilihnya Firli Bahuri, eks Kabareskrim, sebagai Ketua KPK.

ICW menduga penonaktifan 75 pegawai KPK untuk mengebiri pemberantasan korupsi dan penangkapan buron Harun Masiku.

Komjen polisi Firli Bahuri diduga telah mengincar puluhan pegawai KPK untuk disingkirkan sebelum 'tes wawasan kebangsaan'.

Perlawanan terhadap pemecatan pegawai juga datang dari dalam KPK. Mereka semakin sering bersuara, melayangkan protes resmi, dan upaya-upaya lain.

ICW mewakili Koalisi Masyarakat Sipil bersurat ke Kapolri Listyo Sigit perihal permintaan penarikan Firli Bahuri sebagai anggota Korps Bhayangkara.

SK Firli Bahuri yang meminta para pegawai yang tak lolos TWK menyerahkan tugas ke atasan dianggap mengada-ada.

Ali Fikri berdalih, 75 pegawai KPK bukan "dinonaktifkan" tetapi diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan.

Wadah Pegawai KPK menegaskan, peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN.

Sebanyak 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tersebut, diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya.

Aktivis anti-korupsi menilai cara KPK yang mengalihkan tanggung jawab status pegawai yang gagal dalam tes ke instansi lain sebagai upaya cuci tangan.

KPK mengklaim tidak pernah mengumumkan pemecatan pegawai yang tidak lolos asesmen ASN sampai ada ketentuan lebih lanjut.