Indeks Energi

Para pengusaha mulai melirik potensi bisnis pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Hal ini karena biaya teknologi pembangkit berbasis EBT semakin murah. 

Pada masa depan, energi baru terbarukan (EBT) bisa lebih murah dari energi berbasis fosil. Hal ini berimbas pada pembangkit listrik yang saat ini mengutamakan energi fosil.

Baik Jokowi atau Prabowo sama-sama tak menjawab ekspektasi publik. Jokowi banyak salah klaim, sementara Prabowo obral jargon.

BPN menyatakan Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk membenahi kebijakan impor dan energi serta membongkar para "pemain" di dua sektor itu.  

Bila harga konsumsi energi yang diterima indusri lebih murah, maka semakin kecil pula biaya produksinya.

INDEF menilai janji kedua pasangan capres-cawapres mewujudkan swasembada energi dalam lima tahun tidak realistis. Menekan defisit perdagangan migas justru lebih mungkin diwujudkan.

Penyediaan listrik Indonesia masih didominasi oleh batu bara sebanyak 58,3 persen dari total daya terpasang.

Batu bara punya dampak lingkungan yang tak masuk dalam nominal harga, sehingga lebih mahal dari investasi energi baru terbaharukan (EBT).

Indonesia terkendala memiliki cadangan minyak nasional, karena belum punya alokasi anggaran besar.

Komisi VII DPR RI segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk menyeleksi 16 calon anggota Dewan Energi Nasional periode 2019-2024. 

Indonesia Mining and Energy Forum menilai data rasio elektrifikasi versi pemerintah kurang akurat sebab sebagian daerah baru bisa mengakses listrik untuk penerangan saja. 

Pertamina tengah dihadapkan persoalan kurs rupiah yang melemah terhadap dolar, dan kenaikan harga minyak dunia.

Hingga April 2018, Fabby Tumiwa memperkirakan harga minyak dunia hanya akan bertengger di kisaran USD 60-65 per barel

Desain bisnis Holding BUMN Migas ke depan perlu diperjelas, yakni menggarap sektor minyak dan gas saja atau bidang energi.

AIIB menjadi rival bagi Bank Dunia dan IMF dalam menyediakan dana bagi pembangunan infrastruktur di berbagai negara.

Program listrik 35 ribu MW menjadi antiklimaks dari semula mengatasi defisit pasokan listrik malah melahirkan masalah baru: kelebihan pasokan dan polusi ekologis.

Fahmy Radhi memberikan catatan khusus soal program listrik 35.000 MW yang hingga saat ini belum optimal dilakukan.

Kementerian ESDM bersama sejumlah kementerian lain sedang mengkaji draf regulasi pengembangan mobil listrik. Rencananya, regulasi itu akan dibentuk sebagai Peraturan Presiden (Perpres).

Pemerintah mencantumkan perubahan pagu belanja subsidi energi dalam RAPBNP 2017 saat pembahasan dengan DPR RI.

Dosen Universitas Bung Karno menggugat UU Energi terkait istilah "sumber daya energi baru" dan "sumber energi terbarukan". Menurut dia, istilah itu dinilai menyekutukan Tuhan.