tirto.id - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda penandatanganan kontrak bagi hasil Gross Split untuk blok gas dan minyak bumi Wilayah Kerja (WK) Selat Panjang di Riau.
Rencana awal, penandatanganan ini akan dilakukan bersama Konsorsium Sonoro Energy Ltd-PT Menara Global Energi. Kemudian ada penandatanganan kontrak WK Anambas.
Direktur Jenderal Migas, Djoko Siswanto mengatakan, penundaan ini terkait kendala adminsitrasi yang masih harus dipenuhi.
Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai detail administrasi yang dimaksud. Dengan demikian, penandatanganan hanya dilakukan bagi WK Anambas yang dilakukan dengan Konsorsium Kufpec Indonesia B.V. selaku kontraktor terpilih.
"Rencananya hari ini tanda tangan 2 kontrak kerja sama bagi hasil gross split. Tapi WK Selat Panjang dan PT Menara Global Energi masih butuh waktu lama, karena ada persyaratan administrasi," ucap Djoko dalam paparan di Kemen ESDM, Senin (10/6/2019).
Pada WK Selat Panjang ini, nilai komitmen kerja pasti mencapai 74 dolar AS. Rinciannya adalah kewajiban melakukan kegiatan G&G, Seismic 2D 500 km, Seismic 3D selus 200 km persegi, dan pengeboran enam sumur. Lalu pemerintah juga menerima pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) sebesar 5 juta dolar AS.
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan pemerintah akan berupaya menyelesaikan kendala adminsitrasi yang menghambat penandatanganan kontrak WK Selat Panjang.
Ia menargetkan bahwa kontrak WK Selat Panjang sudah bisa ditandatangani pada minggu yang sama dengan WK Anambas.
"WK Selat Panjang Insyaallah minggu ini kelar dan bisa tanda tangan seperti WK Anambas," ucap Arcandra dalam sambutan usai penandatanganan ini.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
