Indeks E-money

Uang elektronik dari Bank DKI, Bank Mega, dan Bank Nobu dapat digunakan untuk membayar tol selambat-lambatnya Desember 2017.

Biaya kartu E-Toll sudah ditanggung oleh BUJT dan Perbankan dan akan disebar di gerbang tol yang belum sepenuhnya non-tunai.

BTN berencana memperluas jangkauan layanan digital banking untuk menambah nasabah baru sebanyak satu juta.

Pungky Wibowo mengatakan, yang digratiskan adalah biaya kartu uang elektroniknya saja, sementara saldo dalam uang elektronik tetap harus dibayar pengguna.

Sebanyak 10 layanan e-Money dibekukan sementara karena penyedianya belum mengurus perizinan ke Bank Indonesia. Perizinan itu penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Peredaran Uang Elektronik.

“Jadi yang tidak bisa hanya pengisian ulang saldo. Untuk dana yang ada pada saldo tetap bisa digunakan atau dicairkan,” ujar Zaky.

Ada 26 perusahaan yang punya lisensi sebagai operator e-money. Bukalapak dan Tokopedia tidak termasuk.

Bank Indonesia untuk sementara menghentikan layanan pengisian saldo uang elektronik di Bukalapak karena belum menyelesaikan syarat izin prinsip.

Penerapan sistem pembayaran nontunai di tol Cipali membuat para pengendara tidak lagi harus menunggu kembalian dan sebagainya. Dengan begitu bisa mempercepat transaksi saat keluar tol.

Bank Indonesia kembali dilaporkan ke Ombudsman RI karena mengeluarkan peraturan soal pemungutan biaya pengisian ulang e-Money.

Pada sebulan sebelum pemberlakuan secara penuh e-Toll, BPJT menargetkan ada 60 persen pengguna jalan tol sudah membayar dengan e-Money.

Bagi perbankan, aturan terbaru yang dikeluarkan oleh BI menjadi lumbung baru untuk mengais pendapatan dari fee based income.

BKPN kembali menegaskan bahwa pihaknya telah merekomendasikan pada BI untuk tidak membebankan biaya isi ulang untuk e-money.

YLKI mendesak Bank Indonesia (BI) tidak mewajibkan semua bank mengenakan biaya isi ulang e-Money kepada nasabahnya.

OJK minta penarikan biaya untuk isi saldo uang elektronik (e-Money) tidak dilakukan sembarangan dan harus terukur.

BPKN mengusulkan pemerintah tidak mengenakan biaya isi ulang karena pembayaran non-tunai bertujuan untuk efisiensi dan memperkenalkan sistem perbankan kepada masyarakat.

Benarkah aturan tarif isi ulang uang elektronik sebuah keputusan tepat?

“Kami minta mereka sesuaikan tarifnya dengan peraturan Bank Indonesia,” kata Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja.

Sularsi mengatakan Bank Indonesia seharusnya bisa lebih fokus dulu terhadap perpindahan transaksi masyarakat dari yang tadinya tunai menjadi nontunai.