Indeks Dpt

KPU berdalih pelaksanaan coklit pemilih di Pemilu 2019 tak bisa maksimal 100 persen karena ada banyak kendala teknis di lapangan.

Bawaslu RI mengkritik pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 yang dilakukan KPU tak maksimal. 

tim IT BPN menemukan data pemilih yang tak wajar usai melakukan penyisiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua.

KPU DIY kata Wawan telah menindaklanjuti temuan Bawaslu DIY terkait 10 nama WNA yang masuk dalam DPT.

Usman Kansong mengatakan masalah ini tak perlu dijadikan dugaan untuk mendelegitimasi KPU atau menuding penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu kubu peserta Pilpres 2019.

Sebanyak 103 WNA terdaftar dalam DPT untuk Pemilu 2019 ini. WNA asal Jepang menjadi yang terbanyak jumlah warganya yang tercatat dalam DPT, yakni sebanyak 18 orang.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan lembaganya langsung menindaklanjuti temuan 103 e-KTP WNA yang masuk DPT Pemilu 2019 dengan melakukan verifikasi data dan verifikasi faktual.

d

Mengingat Pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi, KPU akan fokus mengerjakan soal sistem logistik dan pemungutan suara.

Verifikasi dan pengesahan ini merupakan finalisasi proses validasi surat suara sebelum memasuki tahap pencetakan.

KPU akan membuka akses bagi pihak penyelenggara maupun peserta pemilu 2019 untuk mencermati data DPT yang bermasalah tersebut pada Jumat (14/12/2018).

BPN Prabowo-Sandi melaporkan temuan adanya DPT yang berpotensi ganda di beberapa provinsi ke KPU.

Peserta pemilu yang hendak memeriksa DPT bisa mendatangi Kantor KPU pusat pada jam kerja dan akan dilayani oleh bagian Data dan Informasi KPU.

Ahmad Muzani kembali mendatangi KPU untuk menghadiri undangan Rapat Keterbukaan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Peretasan situs KPU dinilai bukan ancaman serius terhadap kualitas hasil Pemilu 2019. BPN Prabowo-Sandiaga justru menilai pengawasan terhadap DPT dan surat suara yang harus lebih diperhatikan.

Penetapan DPT Pemilu 2019 ditunda karena data pemilih di enam provinsi belum selesai diperbaiki.

Sampai tenggat waktu yang telah ditentukan, baru 28 provinsi yang sudah menuntaskan perbaikan DPTHP Tahap I.

"Mudah-mudahan tiap provinsi bisa diselesaikan sehingga kami bisa melakukan rapat untuk menetapkan DPT hasil perbaikan yang kedua," kata Arief

Daftar pemilih tetap untuk pemilu 2019 masih bermasalah. Ada 31 juta pemilih berpotensi belum masuk DPT, kata Kemendagri.

Kemendagri menemukan data DPT di 12 daerah bermasalah. Temuan ini akan didalami oleh KPU. Jadi berapa sebenarnya jumlah DPT?