Indeks Dprd

Profil Achmad Syahri, anggota DPRD Jember viral karena main gim saat rapat. Legislator muda Gerindra ini miliki harta bersih Rp2,68 miliar.

Tuntutan hak angket Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud disetujui DPRD setempat. Usulan hak angket dibawa ke Bamus setelah disetujui enam fraksi.

Dalam peninjauan di kawasan Bintaro, Pondok Aren, pansus menemukan indikasi perubahan jalur aliran air akibat sebagian wilayah jadi kawasan komersial.

Prabowo menyampaikan hal itu dalam arahan "Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia" yang berlangsung secara tertutup.

KPK berpeluang memeriksa Ono Surono atas sejumlah barang bukti yang disita tersebut.

Dalam rencana pengadaan DPRD Sumsel, terdapat barang seperti alat gym, lampu gantung hias, heat pump, sampai dengan sound system, bernilai ratusan juta.

Dua meja biliar itu untuk Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dan untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam.

Kedua terdakwa yang merupakan kontraktor itu masing-masing divonis 1 tahun 10 bulan bui dan 1 tahun 4 bulan penjara.

Ketua DPRD Sumatra Selatan, Andie Dinialdie, juga berstatus sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pengprov POBSI) Sumsel.

Meja biliar tersebut dianggap sebagai kebutuhan penunjang aktivitas pimpinan DPRD Sumatra Selatan.

JPU juga menuntut keduanya membayar denda masing-masing Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ali dipanggil bersama 11 saksi lainnya seperti Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra dan Riyoso selaku eks Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Korban hendak pulang ke rumah bersama anaknya saat mengalami kecelakaan di Tol Makassar.

Profil Eli Fitriyana anggota DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang menjadi tersangka kasus dugaan ijazah palsu saat pencalonan pileg 2024.

Pilkada DPRD membuat pengambilan keputusan ada di ruangan komisi, ruangan fraksi, ruangan DPRD, dan ruang sidang yang memperbesar risiko korupsi.

Cak Imin menilai Pilkada tidak langsung dapat membatasi kompetisi politik yang terlalu panas agar tidak berlarut-larut di tingkat daerah.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tak memiliki rencana mengubah mekanisme pemilihan presiden, termasuk mengembalikan Pilpres melalui MPR.

Secara pribadi, Sultan berpandangan bahwa mekanisme langsung perlu ditinjau ulang karena biaya politik dalam sistem demokrasi Indonesia mahal.

Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk membahas undang-undang pilkada kecuali terdapat perubahan keputusan politik melalui mekanisme resmi di DPR.

Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini menekankan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.