Indeks Dprd

Profil Eli Fitriyana anggota DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang menjadi tersangka kasus dugaan ijazah palsu saat pencalonan pileg 2024.

Pilkada DPRD membuat pengambilan keputusan ada di ruangan komisi, ruangan fraksi, ruangan DPRD, dan ruang sidang yang memperbesar risiko korupsi.

Cak Imin menilai Pilkada tidak langsung dapat membatasi kompetisi politik yang terlalu panas agar tidak berlarut-larut di tingkat daerah.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tak memiliki rencana mengubah mekanisme pemilihan presiden, termasuk mengembalikan Pilpres melalui MPR.

Secara pribadi, Sultan berpandangan bahwa mekanisme langsung perlu ditinjau ulang karena biaya politik dalam sistem demokrasi Indonesia mahal.

Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk membahas undang-undang pilkada kecuali terdapat perubahan keputusan politik melalui mekanisme resmi di DPR.

Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini menekankan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.

Pemanggilan ini, yang kedua kalinya untuk Nyumarno setelah pada Kamis (8/1/2026), tak memenuhi panggilan.

Sejarah telah membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah lewat mekanisme di DPRD hanya menjadi kepanjangan tangan Jakarta dan arena transaksi politik.

Dengan usulan pilkada tidak langsung, demokrasi Indonesia dianggap menjadi maju-mundur. Kader PDIP juga menganggap usulan itu mengamputasi hak masyarakat.

Yusril berpandangan pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD justru lebih selaras sebagaimana alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Wacana Pilkada lewat DPRD menguat dengan dalih efisiensi biaya. Tapi, analis bilang ongkos politik justru berpindah ke elite & berisiko lemahkan demokrasi.

Sekitar 28,6 persen dari total 1.200 responden survei LSI Denny JA menyatakan setuju terkait wacana pilkada dipilih DPRD.

Sejak 2012, MUI menemukan berbagai dampak negatif yang muncul dari pilkada langsung.

Deddy Sitorus menegaskan pengembalian pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Partai Demokrat meyakini, pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam sejumlah faktor.

KPK menilai wacana perubahan mekanisme pemilihan kepada daerah merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan dalam sistem demokrasi.

Kedua Perda itu disahkan dalam rapat paripurna sekaligus menetapkan hasil evaluasi gubernur terhadap RAPBD Bogor Tahun Anggaran 2026.

Bonnie menilai rendahnya literasi politik membuat masyarakat rentan disalahkan dalam praktik politik uang, seperti pilkada melalui DPRD.

Undang-Undang Pemilu perlu secara tegas mengatur mekanisme kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.