Indeks Dprd

Pemanggilan ini, yang kedua kalinya untuk Nyumarno setelah pada Kamis (8/1/2026), tak memenuhi panggilan.

Sejarah telah membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah lewat mekanisme di DPRD hanya menjadi kepanjangan tangan Jakarta dan arena transaksi politik.

Dengan usulan pilkada tidak langsung, demokrasi Indonesia dianggap menjadi maju-mundur. Kader PDIP juga menganggap usulan itu mengamputasi hak masyarakat.

Yusril berpandangan pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD justru lebih selaras sebagaimana alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Wacana Pilkada lewat DPRD menguat dengan dalih efisiensi biaya. Tapi, analis bilang ongkos politik justru berpindah ke elite & berisiko lemahkan demokrasi.

Sekitar 28,6 persen dari total 1.200 responden survei LSI Denny JA menyatakan setuju terkait wacana pilkada dipilih DPRD.

Sejak 2012, MUI menemukan berbagai dampak negatif yang muncul dari pilkada langsung.

Deddy Sitorus menegaskan pengembalian pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Partai Demokrat meyakini, pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam sejumlah faktor.

KPK menilai wacana perubahan mekanisme pemilihan kepada daerah merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan dalam sistem demokrasi.

Kedua Perda itu disahkan dalam rapat paripurna sekaligus menetapkan hasil evaluasi gubernur terhadap RAPBD Bogor Tahun Anggaran 2026.

Bonnie menilai rendahnya literasi politik membuat masyarakat rentan disalahkan dalam praktik politik uang, seperti pilkada melalui DPRD.

Undang-Undang Pemilu perlu secara tegas mengatur mekanisme kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Usulan Partai Golkar untuk mengembalikan Pilkada kepada DPRD dinilai kontraproduktif dengan semangat reformasi dan demokrasi.

Prabowo mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat terbilang membutuhkan biaya besar.

Kerugian keuangan negara akibat korupsi dana pokir DPRD Lombok Barat mencapai Rp1,77 miliar.

Total kerugian yang dialami para korban akibat ditipu Anggota DPRD Gorontalo itu mencapai Rp2,54 miliar.

Simak alasan DPRD Pati tak memakzulkan Sudewo sebagai bupati, apa alasannya? Ini perjalanan protes di Pati hingga berujung gagalnya pemakzulan Sudewo.

Rapat DPRD Kabupaten Pati hanya merekomendasikan perbaikan kinerja selama masa sisa kerja Bupati Sudewo.

Para pekerja ini menyampaikan keberatan atas rencana pelarangan total merokok di tempat hiburan.