Indeks Dpd

Pimpinan tiga lembaga legislatif di Kompleks Parlemen belum satu suara bila kantor mereka dijadikan Rumah Sakit Darurat COVID-19.

DPD bertemu tokoh kunci Papua dengan dalih mencari akar masalah untuk menyelesaikan persoalan di sana.

Pembebasan aktivis Papua yang ditahan diperlukan untuk menjaga kondusifitas di Papua pada 1 Desember 2019.

PKS mendukung politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua MPR. DPD justru ajukan 5 syarat apabila kandidat Ketua MPR ingin dapat dukungan DPD.

Hanya DPD yang belum menyerahkan nama-nama perwakilan pengurusnya di MPR RI.

Fadel meraih suara terbanyak, yaitu 59 suara, Yorrys 16 suara, Deddi 5 suara dan GKR Hemas 46 suara.

Proses pemilihan Ketua DPD sempat diwarnai ada perbedaan suara dari 132 menjadi 134 anggota.

Agenda sidang paripurna ini adalah pengucapan sumpah/janji anggota DPR/DPD/MPR periode 2019 - 2024.

Pemerintah dan DPR RI sepakat pimpinan MPR disesuaikan dengan jumlah parpol yang lolos ke parlemen. Hal ini diatur dalam revisi UU MD3.

Idris berharap kepada Tuhan dalam doanya agar pemimpin dan pejabat tinggi negara segera memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Perda yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas," kata Jokowi.

Empat lembaga negara mengajukan tambahan anggaran tahun 2020 ke Komisi III.

Istri Jusuf Kalla, Mufidah salah memasukkan surat suara DPD ke kotak DPRD.

KPU dan Bawaslu sudah lalai sejak awal karena meloloskan Oesman Sapta Odang (OSO) masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

KPU mengingatkan Yusril Ihza Mahendra bahwa posisinya sebagai kuasa hukum OSO bertentangan dengan syarat menjadi caleg. 

"Kami kan sebelum mengambil keputusan mengambil dulu pendapat ahli hukum, pegiat pemilu, dan kami akan laksanakan putusan MK," Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting.

Penggugat berpendapat bakal capres dan cawapres harus dapat restu DPD. Restu ini akan mampu mencegah terjadinya upaya menghilangkan jati diri orang Indonesia asli.

Jokowi menyadari, meskipun dirinya tak menandatangani, UU MD3 itu tetap berlaku.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sikap Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum menandatangani UU MD3 menunjukkan bahwa ia mendengarkan aspirasi publik.

Ada tambahan kursi pimpinan di DPR yang diperuntukkan untuk PDI Perjuangan.