Indeks Dmo Batu Bara

Kementerian ESDM mencatat Harga Acuan Batu Bara (HBA) pada November 2022 sebesar 308,2 dolar AS per ton.

Arifin Tasrif mengatakan, konsumsi batu bara di dalam negeri masih tinggi yaitu sekitar 188,9 juta ton. Konsumsi ini diperkirakan turun pada 2025.

Kementerian ESDM mencatat dari 52 perusahaan batu bara, baru menyetor 8 juta ton dari total 18,89 juta ton yang seharusnya disetor untuk PLN di tahun ini.

Kebijakan denda dan kompensasi bagi pelaku usaha batu bara yang tak penuhi DMO sebesar 25 persen dinilai sudah tepat.

Kenaikan harga batu bara dunia jangan sampai membuat para pengusaha justru abai soal kebijakan DMO yang jadi tanggung jawabnya.

Perusahaan batu bara wajib mengikuti aturan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Dirut PLN Darmawan Prasodjo memastikan pihaknya sudah memiliki kontrak jangka panjang dengan para pengusaha batu bara.

Sebanyak 48 kapal dari 29 perusahaan telah mengirimkan batu bara ke negera tujuan ekspor.

Dubes Jepang untuk RI Kanasugi Kenji mengatakan jenis batu baru yang dikirim ke negaranya berbeda dengan kebutuhan kelistrikan di Indonesia.

Kadin Indonesia mendukung kebijakan domestic market obligation (DMO) atau pemenuhan kebutuhan batu bara dan gas alam cair (LNG) dalam negeri.

Pemerintah melarang ekspor batu bara periode 1-31 Januari 2022 demi melindungi pasokan PLTU dalam negeri. Ini respons pengusaha.

Produksi batu bara sepanjang 2019 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kementerian ESDM berkomitmen untuk melakukan pengetatan.

Kementerian ESDM memberi sanksi tegas pengusaha yang mangkir dari kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Menkoperekonomian ingin agar batu bara dapat diproses menjadi produk bernilai tinggi dan dapat menjadi subtitusi impor.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga batu bara di dalam negeri atau domestic obligation market (DMO) pada tahun depan berada di angka 70 dolar AS per ton, meski tren harga batu bara global tengah menurun

Pemerintah dinilai sedang dilema antara memperbaiki kondisi makro ekonomi yang tertekan atau berkomitmen dengan Perjanjian Paris.

Sri Raharjo mengatakan, peningkatan produksi batu bara ini diharapkan mampu menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Jadi, itu menyebabkan ada potensi Oktober ini akan menurun pendapatan dari royalti," ujar Sri Raharjo.

Pemerintah diminta untuk berani memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang gagal memenuhi kewajiban DMO.

Peneliti PWYP, Rizky Ananda mengatakan bahwa, jika pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara, bukan dengan memberi izin baru atau membuka pintu ekspor, namun memperbaiki tata kelola industri batu bara.