Indeks Dmo Batu Bara

"Jadi, itu menyebabkan ada potensi Oktober ini akan menurun pendapatan dari royalti," ujar Sri Raharjo.

Pemerintah diminta untuk berani memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang gagal memenuhi kewajiban DMO.

Peneliti PWYP, Rizky Ananda mengatakan bahwa, jika pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara, bukan dengan memberi izin baru atau membuka pintu ekspor, namun memperbaiki tata kelola industri batu bara.

Peneliti PWYP, Rizky Ananda mengatakan, kebijakan kewajiban DMO bukan hanya terkait dengan keuangan PLN, namun juga untuk mengendalikan produksi batu bara.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai, pembatalan DMO batu bara sudah sesuai dengan nawacita dan konstitusi.

Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pencabutan DMO batu bara tidak akan membebani keuangan PT PLN (Persero).