Indeks Dki Jakarta

Pemerintah provinsi dan pusat kurang cakap mengatur imbas dari proyek-proyek infrastruktur transportasi di Jakarta. Bikin banyak penyempitan jalan.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar dalam UU kekhususan DKI yang baru, Gubernur dipilih oleh DPRD saja. Sementara posisi Gubernur "dinaikkan" setara menteri agar bisa punya kewenangan lebih dalam menangani kawasan.

Slogan pemerintahan Jokowi lewat “kerja, kerja, kerja” melupakan satu hal: prosedur rekayasa lalu lintas yang baik. Imbasnya, macet di Jakarta tambah parah.

Setidaknya sampai 2019, Anda harus sering maklum terjebak macet parah di sejumlah titik jalan ibu kota.

Proyek infrastruktur di Jakarta bikin belantara kemacetan kian parah saja. Tak peduli Anda naik kendaraan pribadi atau transportasi umum sekalipun.

Komnas Perempuan mendesak kepolisian serius mengusut kasus pengepungan dan penyerangan Gedung LBH Jakarta dengan mencari para aktor yang mendalangi pengerahan massa.

Pemprov DKI gencar sosialisasi Perda No 5 tahun 2014, akan tetapi belum banyak perubahan yang terlihat di sejumlah ruas jalan ibukota, terutama di daerah pemukiman.

Rute Bunderan HI-Kampung Bandan masih merupakan trase indikatif yang belum mendapatkan persetujuan untuk bisa segera dieksekusi.

Hanoi bisa dijadikan contoh kebijakan yang matang dan tidak asal-asalan melarang sepeda motor.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kewajiban kepemilikan garasi bagi tempat parkir kendaraan juga tengah dipertimbangkan Pemkot Bekasi untuk diterapkan.

Pemerintah pusat dan daerah belum kompak membatasi jumlah kendaraan. Kredit kendaraan justru dibikin lebih mudah.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum menerima kajian pelarangan sepeda motor di Bundaran Hotel Indonesia-Jendral Sudirman.

Warga DKI Jakarta diminta untuk mengirimkan aduan secara objektif dan tidak memuat aduan yang sepele dan tidak substantif melalui aplikasi Qlue.

Pihak Qlue mengklaim memiliki sistem yang dapat memvalidasi laporan warga.

Jumlah laporan warga di Qlue yang ditindaklanjuti semakin minim. Salah satunya dipicu oleh buruknya koordinasi.

Pemprov DKI Jakarta bersama Dirlantas Polda Metro Jaya akan aktif menggelar razia di sejumlah titik jalan ibu kota untuk memeriksa status bayar pajak kendaraan bermotor, mulai 1 September-31 Desember 2017.

Pemberian sertifikat HPL Pulau C dan D oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang ke Pemprov DKI dianggap sebagai ketidakkonsistenan pemerintah terkait proyek reklamasi.

Jakarta diprediksi akan mengalami krisis tenaga pengajar pada 2022 karena sebanyak 2.500 guru pensiun tiap tahunnya.

Kepala Bappenas menyebut kajian soal pemindahan ibu kota sudah tidak lagi membahas tempat tapi skema pendanaan. Ia memastikan ibu kota Indonesia yang baru akan berada di luar Pulau Jawa.

Namun, Budi mengatakan bahwa Kemenhub tidak akan langsung menerapkan larangan kendaraan bermotor meski sudah melakukan kajian mendalam.