Indeks Djoko Tjandra

Vonis Djoko Tjandra 2,5 tahun penjara melebihi tuntutan jaksa.

PU membacakan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp antara Anita Kolopaking dan Pinangki terkait pembayaran "legal fee" dari Djoko Tjandra.

Dokumen dari jaksa & polisi berguna bagi KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan petinggi institusi tertentu yang memberikan bantuan kepada Djoko Tjandra.

Salah satu dakwaan terhadap Jaksa Pinangki yakni penerimaan suap sebesar 500 ribu dolar AS dari terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.

Djoko Tjandra menyuap Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte agar namanya dihapus dari daftar pencarian orang.

Menurut ICW, perjamuan Kepala Kejari Jaksel terhadap dua tersangka suap kasus surat jalan Djoko Tjandramencoreng kehormatan jaksa.

Selama pemeriksaan sebagai tersangka, Napoleon Bonaparte diklaim kooperatif. 

Penahanan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi ditahan menjelang pelimpahan tahap II ke kejaksaan.

Djoko Tjanda didakwa dengan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP.

Bareskrim telah merampungkan penyidikan Djoko Tjandra dalam kasus pemalsuan surat jalan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin klaim tak pernah berkomunikasi dengan penyidik yang menangani perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pinangki telah menjalani sidang perdana. Sejumlah cela muncul. Di antaranya, tak ada penjelasan jejaring Pinangki--mengingat jabatannya tak terlalu tinggi.

Skenario permintaan fatwa Djoko Tjandra melibatkan nama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan bukti percakapan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Anita Kolopaking ke KPK.

Pungki Primarin, adik jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah diperiksa beberapa kali terkait gratifikasi kakaknya.

Kongkalikong antara Jaksa Pinangki dengan terpidana Djoko Tjandra membuktikan mufakat jahat antara aparat dengan penjahat masih langgeng terjadi.

Polri melimpahkan berkas perkara tahap satu kasus dugaan gratifikasi terhadap penghapusan surat jalan Djoko Tjandra ke JPU hari ini.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Agustus, Pinangki Sirna Malasari belum pernah ditampilkan ke publik. Ia pun belum sempat diperiksa polisi.

Menko Polhukam Mahfud MD terlalu dini mengklaim, kebakaran hanya berimbas ke ruang intelijen dan SDM saja.

Polisi menanyai kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara karena pernah bersurat mengenai red notice Djoko Tjandra yang akhirnya dihapus.