Indeks Deradikalisasi

NU memiliki ulama-ulama yang mumpuni di bidang agama untuk memberikan pemahaman ulang kepada para napiter tentang Islam.

Dukungan Indonesia dalam proses deradikalisasi itu sejalan dengan keinginan Pemerintah Filipina untuk mengembangkan toleransi melalui pendidikan.

Pemerintah RI terus berupaya untuk memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di wilayah konflik Suriah ke Tanah Air.

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan WNI yang kembali dari Suriah terlebih dahulu diharuskan mengikuti program deradikalisasi.

Syafii Maarif meminta pemerintah waspada terkait berseminya teologi maut di masyarakat. Ia khawatir hal tersebut dapat menjadi pemicu kehancuran negara, seperti yang terjadi di Timur Tengah.

Mantan teroris Khairul Ghazali mengatakan pendekatan ekonomi justru lebih bagus digunakan untuk mendekati para penganut ideologi kekerasan daripada pendekatan ideologi.

Paham, kelompok, dan organisasi yang anti-konstitusi dasar Indonesia bermunculan. Tentu paham tidak diberangus dengan represif. Namun, jaminan kebebasan berpendapat bukan berarti pembiaran atas radikalisme.

Tujuh napi teroris dipindah dari Lapas Nusakambangan ke Pusat Deradikalisasi di Sentul, Bogor. Mereka terdiri dari berbagai kelompok jaringan teroris di Indonesia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius melakukan kunjungan kerja ke General Intelligence Directorate (GID) Arab Saudi, 11-16 Januari 2017, untuk memperkuat hubungan sekaligus mempelajari program deradikalisasi yang dijalankan lembaga itu.

Napi-napi terorisme kembali melancarkan aksinya selepas dari penjara. Upaya melakukan deradikalisasi ternyata tak banyak berhasil.

BNPT membuat Program Deradikalisasi bagi para narapidana teroris yang masih berada di Lapas. Kebijakan ini dinilai tidak memiliki framework utuh yang melibatkan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kemenkumham, juga lembaga negara lainnya. Buktinya, Lapas justru bisa menjadi ajang rekrutmen.

Teror bom molotov terjadi di Gereja Oikumene Samarinda dan Vihara Budi Dharma Singkawang hanya dalam rentang 15,5 jam. Pelaku bom Samarinda ternyata mantan narapidana (napi) terorisme. Mereka kembali leluasa melakukan aksinya karena tak pernah ada pengawasan lagi setelah para napi terorisme itu bebas dari jeruji besi.

Penanaman paham radikal di kalangan pelajar diduga dipicu karena buruknya pembelajaran agama, terutama agama Islam, di sekolah. Melalui perbaikan metode pengajaran agama, diharapkan dapat secara efektif menangkal radikalisme tersebut.

Sutradara dokumenter “Jihad Selfie” Noor Huda Ismail menekankan bahwa sisi literasi digital juga patut diwaspadai dalam deradikalisasi. Ia menilai saat ini anak muda hanya melihat satu realitas di media sosial tanpa ada etika dan verifikasi.

BNPT akan menjadi pimpinan pelaksana satuan tugas antarkementerian dan lembaga untuk memberantas terorisme dan radikalisme. Saat ini satuan tugas tersebut tengah dirancang BNPT dengan melibatkan pejebat yang punya akses kepada menteri atau kepala lembaga.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi akan melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rabu (20/7/2016) besok. Namun, pihak Istana masih merahasiakan nama pengganti Tito tersebut.

Komnas HAM mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan deradikalisasi dalam rancangan revisi UU Terorisme yang terbaru. Selain itu, pemerintah diminta untuk menetapkan rezim hukum yang sesuai terkait dengan terorisme sehingga menghindari pemberian hukuman yang tidak proporsional.

Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, deradikalisasi napi terorisme tidak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, orang yang sudah terlanjur terpapar ideologi radikal butuh waktu panjang untuk disadarkan.

Penjara ternyata tak cukup mempan untuk membuat jera para teroris. Bom Thamrin menjadi salah satu bukti tidak mempannya program deradikalisasi. Butuh BNPT yang lebih kuat agar para teroris tak lagi menyebarkan terornya dan meresahkan masyarakat. Tetapi ada salah satu kendala yang dikeluhkan oleh BNPT adalah terbatasnya dana program deradikalisasi. Dan angaran BNPT setiap tahunnya tidak disebutkan berapa porsi yang didapat untuk program deradikalisasi.