tirto.id - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk membuat perjanjian kerja sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam melakukan program deradikalisasi di penjara.
"Saya mengimbau Menkumham MoU dengan NU untuk menangani khusus terorisme saja," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018).
Imin menilai NU memiliki pengalaman dan konsep untuk melakukan deradikalisasi. Karena, menurutnya, ormas keagamaan pimpinan Said Aqil Siraj tersebut telah lama melakukan pendidikan karakter keagamaan melalui lembaga pendidikan pesantren.
Selain itu, kata Imin, NU memiliki ulama-ulama yang mumpuni di bidang agama untuk memberikan pemahaman ulang kepada para napiter tentang Islam, seperti Habib Luthfi bin Yahya yang menjadi ketua tarekat NU.
"Mestinya kan serahkan pendidikan dan pengajaran ajaran Islam itu kepada ahlinya. Jangan yang tidak ahli mengajari agama. Begini banyak yang Mubalighin tidak ahli terapi menjadi rujukan," kata Imin.
Hal ini disampaikan Imin sebagai respons atas kerusuhan di Mako Brimob antara kepolisian dan narapidana terorisme (napiter) pada Selasa (8/5/2018) sampai Kamis (10/5/2018).
Akibat kerusuhan tersebut enam orang meninggal dunia. Lima di pihak kepolisian dan satu di pihak napiter. Sementara empat anggota kepolisian lainnya mengalami luka parah setelah mendapatkan penyiksaan dari napiter.
Kericuhan ini, menurut kepolisian, dipicu ketidakpuasan atas pelayanan di rumah tahanan Mako Brimob yang dilakukan petugas. Seorang tahanan di Blok C yang merasa haknya tidak diberikan kemudian memancing kerusuhan yang merembet ke blok-blok lainnya.
Kericuhan akhirnya berhasil diredam kepolisian dengan jalan damai. 145 napiter menyerahkan diri pada Kamis pagi dan dipindahkan ke Nusakambangan. Sementara 10 napiter lainnya yang menolak menyerahkan diri sempat diberi tindakan tegas, sebelum akhirnya ikut menyerah.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora
