Indeks Current Issue

Kriteria ketidaklulusan para pegawai KPK menjadi ASN dipermasalahkan. Kriteria tersebut dianggap konyol, misalnya kepatuhan buta terhadap pimpinan.

Perlawanan terhadap pemecatan pegawai juga datang dari dalam KPK. Mereka semakin sering bersuara, melayangkan protes resmi, dan upaya-upaya lain.

Stepanus Robin, anggota Polri yang bertugas di KPK, dipecat. Dia masuk lembaga antirasuah dengan nilai tinggi, tapi toh tak tercermin dari integritasnya.

Terawan mengatakan Vaksin Nusantara rasanya enak. Padahal, dengan pengembangan yang terpantau selama ini, klaim itu sangat meragukan.

Internet yang padam di Papua mengakibatkan kekacauan penanganan pandemi, dari mulai tak bisa memasukkan data terbaru hingga merujuk pasien.

Jokowi tampak pasang badan terhadap pegawai KPK yang dipecat, tapi sebenarnya kebijakan dan sikapnya selama inilah yang memungkinkan itu terjadi.

Giant gulung tikar. Para buruh sedang mengupayakan hak mereka dipenuhi sebagaimana PKB--yang dasarnya adalah UU Ketenagakerjaan, bukan UU Cipta Kerja.

Menikahkan korban pemerkosaan dengan pelaku adalah ide buruk. Ia harus ditolak mentah-mentah.

Abdi Slank malang melintang mendukung Joko Widodo sejak 2014 silam. Kini menempati posisi strategi di BUMN telekomunikasi sebagai komisaris Telkom.

Kampanye boikot Indomaret bergaung. Mulanya adalah perkara THR tahun lalu dan kasus hukum terhadap seorang buruh.

Vonis dua dari tiga sidang Rizieq Shihab telah dibacakan. Ia dihukum delapan bulan penjara dan denda Rp20 juta.

Pemerintah bilang PNS bekerja dari Bali untuk menyelamatkan ekonomi tempat itu. Tapi itu tak signifikan. Dari segi epidemiologi pun berbahaya.

Dewas KPK dianggap tidak menunjukkan kinerja optimal dalam banyak masalah yang muncul di tubuh KPK.

Selain keamanan data, BPJS Kesehatan juga mengalami masalah lain--termasuk keuangan yang selalu tekor.

Pemerintah hendak menambah satu pasal baru dalam UU ITE. Kelompok sipil menilainya itu sama saja memperpanjang masalah.

Gubernur Khofifah dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan gratifikasi karena ultahnya diduga pakai duit APBD.

Varian lokal COVID-19 B.1.466.2 masih terus diteliti. Banyak yang belum diketahui darinya kecuali mendominasi sejak beberapa bulan terakhir.

Pengangkatan Brigjen Ario Prawiseso sebagai staf khusus Menteri Sandi dianggap menyalahi aturan UU TNI.

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan belum jelas ujung pangkalnya. Jangan sampai ini menguap begitu saja seperti kasus yang sudah-sudah.

Elektabilitas Ganjar lebih baik dari kader PDIP mana pun, termasuk Puan. Ia juga rajin merawat kanal medsos. Kedua keunggulan itu menyebabkan ia dijegal?