Indeks Current Issue

Kasus korupsi pajak yang tengah diselidiki KPK mengingatkan kembali ulah pegawai pajak seperti Gayus dan lainnya yang selama ini mengkhinati negara.

Korupsi pajak terus berulang. Aktivis antikorupsi menilai Kemenkeu perlu berbuat lebih banyak.

Stigma bahwa orang Papua pemabuk tampak dalam perpres yang baru saja dibatalkan.

Permintaan miras Indonesia tinggi. Buktinya penjualan produsen lokal dan impor meningkat.

Indonesia meminta Myanmar tidak menggunakan cara-cara kekerasan menghadapi demonstran, padahal itulah yang juga terjadi di dalam negeri.

Jika penanganan setahun ini berulang, pandemi COVID-19 di Indonesia akan semakin lama, apalagi masalahnya kini kian kompleks.

Bongkar pasang kebijakan secara mendadak di pemerintahan Jokowi dinilai karena Presiden kurang teliti dan jajaran pejabat di bawahnya ceroboh.

Asosiasi nakes membenarkan ada pemotongan insentif sebagaimana yang dikatakan KPK, tapi manajemen rumah sakit membantah.

Aktivis anti korupsi meminta KPK mendalami kasus lain yang kemungkinan juga menjerat Nurdin Abdullah.

Ormas Islam, juga partai berbasis Islam, kompak menolak Perpres miras yang dikeluarkan Jokowi.

Seperti media sosial lain, Clubhouse juga menjanjikan kebebasan berekspresi. Tapi dengan sejumlah catatan, termasuk pencurian data pribadi.

Mahkamah Agung disebut-sebut sudah tidak galak terhadap koruptor setelah Artidjo Alkostar pensiun sejak 2018 silam.

UU Cipta Kerja dan peraturan turunnya membuat warga khawatir karena dapat mempermulus konversi lahan atas nama proyek nasional dan kepentingan umum.

Alat penapisan COVID-19 I-Nose yang dikembangkan ITS harus transparan dalam pengujian. Jika sekadar klaim, ia sama saja dengan 'batu Ponari'.

Uang digital diperlukan seiring perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin mengarah ke digital baik berbelanja, menabung atau investasi.

Tuntutan agar Papua tak dimekarkan lagi terus saja mengemuka, termasuk oleh para mahasiswa yang ada di luar. Mengapa mereka menolak?

Ketakutan warganet menyuarakan pendapat diprediksi semakin memuncak lewat polisi virtual.

Tahanan korupsi di KPK sudah dapat vaksin, sementara warga binaan tidak.

Praktik impor barang dari Cina lewat marketplace disorot karena dianggap bakal merugikan penjual dalam negeri.

Jika artis yang ditangkap, polisi cepat merilisnya ke publik. Hal berbeda terjadi jika yang berperkara adalah anggota sendiri.