Indeks Cukai Minuman Manis

Meski demikian, bentuk pelabelannya belum pasti apakah akan sama persis seperti yang diberlakukan di Singapuran atau memakai sistem lain yang serupa.

Kemenkeu akan segera memungut cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Pengenaan pajak minuman manis berkemasan masih simpang siur. Pemerintah tampaknya perlu mengkaji ulang alternatif dari negara lain, seperti Singapura.

Peraturan cukai minuman berpemanis dalam kemasan masih disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan Kemenkeu guna menentukan besaran cukainya.

INDEF berharap  produk fast-moving customer goods (FMCG) mampu beradaptasi dan mencari alternatif kemasan ramah lingkungan.

Demi mencegah kasus diabetes anak, kebijakan publik yang membatasi penggunaan gula di dalam industri pangan diperlukan.

Kementerian Kesehatan RI melaporkan peningkatan kasus obesitas di Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir.

"Target penerimaan MBDK dan cukai plastik 2023 itu adalah sifatnya perencanaan,"kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani menjelaskan, pihaknya masih mengkaji lebih jauh rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

Koalisi Food Policy mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menetapkan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Pemerintah akan mempertimbangkan dari sisi kesehatan dan lingkungan terkait aturan cukai minuman berpemanis yang akan dilakukan pada 2023.

Ekstensifikasi cukai akan dilakukan melalui penambahan barang kena cukai baru berupa produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

CISDI beralasan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (BMDK) dalam jangka panjang berdampak pada kesehatan, terutama bagi anak-anak.

Kemenkeu menargetkan pendapatan cukai sebesar Rp245,45 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.