Indeks Calon Hakim Mk

Dari 5 nama yang lolos seleksi administrasi, beberapa nama dikenal di dunia peradilan.

Pengumuman seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi ditunda hingga 12 Maret 2019. Komisi III berdalih akan reses dan masih ada sisa waktu jabatan hakim MK.

Calon hakim MK Hesti Armiwulan menyatakan sengketa Pemilu harus diputuskan dengan pertimbangan komprehensif.

Ketua DPR menyebut yang bisa memastikan calon hakim MK bebas dari kepentingan politis hanya Tuhan.

Pansel akan menyerahkan nama-nama kandidat Hakim MK yang lolos seleksi kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2018.

Busyro Muqoddas menyarankan pemerintah, MA dan DPR membentuk Pansel untuk memilih calon Hakim MK yang akan diusulkan oleh tiga lembaga negara tersebut.

Keraguan terhadap proses uji kelayakan dan kepatutan bermula dari dugaan Arief melakukan lobi kepada anggota DPR.

Dugaan lobi Arief Hidayat sebelum fit proper test di DPR merebak. Keputusan DPR untuk meloloskan Arief menimbulkan prasangka publik.

Keputusan Komisi III menunjuk Arief Hidayat sebagai hakim MK dianggap akan menurunkan citra MK.

"Jadi nantinya pak Arief kalau jadi ketua dia menjamin panitia hak angket ini akan tetap berjalan," kata Ahmad.

9 fraksi di DPR RI menyetujui Arief Hidayat sebagai hakim MK.

Arief Hidayat tetap yakin pelaporan dirinya ke Dewan Etik MK tidak akan mempengaruhi proses fit and proper test dirinya di DPR.

Fraksi Gerindra merasa posisi Arief Hidayat sebagai calon tunggal hakim MK tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Arief Hidayat menolak berkomentar lebih jauh terkait lobi-lobi yang dilakukan untuk memuluskan uji kelayakan dirinya sebagai hakim MK.

Pencalonan kembali Arief Hidayat sebagai hakim MK mendapat sorotan dari publik. Bagaimana rekam jejak Arief sebagai Ketua MK selama ini?

Pansel telah menyerahkan tiga nama calon hakim MK, yaitu: Saldi Isra, Wicipto Suryadi, dan Bernard Tanya kepada Presiden Joko Widodo. Siapa yang akan dipilih oleh Presiden?

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Mahkamah Konstitusi menyerahkan tiga nama calon hakim konstitusi kepada Presiden Jokowi untuk menggantikan Patrialis Akbar.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh sejumlah pihak, termasuk Kontras, untuk menggunakan pengawas eksternal agar pemilihan hakimnya bisa menghasilkan orang yang kredibel dan tak korup.

Panitia Seleksi (Pansel) Hakim MK, Harjono menilai sepinya peminat itu terjadi karena banyak para calon yang menganggap sulitnya kriteria yang diajukan. Padahal, kata dia, untuk mengganti sosok Patrialis ini, pihaknya tidak mewajibkan calon harus berasal dari hakim karir.