Indeks Buron Djoko Tjandra

Pemberian remisi HUT RI ke-76 untuk Djoko Tjandra dan ratusan napi korupsi lain mendapat sorotan. Sejumlah pihak menilai janggal.

Bareskrim Polri menaikkan status perkara dugaan aliran dana dalam penghapusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra ke tahap penyidikan.

Presiden Joko Widodo perlu turun tangan mengevaluasi dan pembenahan kinerja para bawahan terkait kasus Djoko Tjandra.

Anita Kolopaking kirim surat tidak menghadiri pemeriksaan penyidik Polri hari ini.

Habiburokhman, anggota Komisi III DRP RI dari Fraksi Gerindra mengatakan perlu ada proses hukum tersendiri kepada Djoko Tjandra, minila ia dikenakan pasal pemalsuan dokumen.

ICW mengkritik kinerja Kejaksaan Agung yang tidak mampu menangkap buronan korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Brigjen Pol Prasetijo Utomo ditahan oleh Bareskrim Polri dalam kasus penerbitan surat jalan buronan Djoko Soegiarto Tjandra.

Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan buronan koruptor kasus Bank Bali Djoko Tjandra masih bisa bebas setelah ditangkap polisi. Sebab, Djoko Tjandra bisa mengajukan PK usai

Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tak kaget buronan kasus Cessie Bank Bali, Djoko Tjandra akhirnya ditangkap oleh Kepolisian RI di Malaysia dan saat ini diperiksa di Mabes Polri.

Akhir pelarian Djoko Tjandra selama 11 tahun berujung di sel tahanan polisi.

Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia secara police to police antara Polri dengan Polisi Diraja Malaysia.

Djoko Tjandra tiba di Jakarta dengan pesawat carteran di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 10.45 WIB.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mendesak agar Kejaksaan Agung tetap memproses pidana Jaksa Pinangki Sirna Malasari, bukan hanya penonaktifan saja sebagai jaksa. 

Foto Jaksa Pinangki bersama Djoko Tjandra dan pengacaranya tersebar di media sosial.

Kejagung Hari Setiyono berkilah Jamintel juga sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, tapi diakui belum berhasil menangkap Djoko Sugiarto Tjandra.

Anggota Komisi I DRR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, menyebut bahwa desakan ICW untuk Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan terkait kasus Djoko Tjandra, tidak proporsional dan salah sasaran.

BIN mengklaim terus berkoordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri untuk memburu buron koruptor.

Kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap.

Anita beserta Djoko Tjandra diduga bertemu dengan Kajari Jaksel, Nanang Supriyatna.

JPU perkara peninjauan kembali Djoko Soegianto Tjandra menolak permohonan tim kuasa hukum Djoko Soegianto Tjandra untuk menggelar sidang peninjauan kembali secara daring.