Indeks Bumn

Pembagian alokasi produksi pupuk bersubsidi oleh Pupuk Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi.

Beberapa aksi korporasi yang bakal dikonsultasikan Telkom di antaranya akuisisi fiber optik hingga pembangunan data center.

Ipra Jokowi Sigit Widyawan jadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk setelah terdepak dari kursi komisaris independen di Bank BNI.

Perombakan jajaran direksi dan komisaris Sarinah diharapkan bawa semangat baru yang lebih kolaboratif, adaptif, dan relevan.

Indrieffouny Indra gantikan Donny Arsal yang diberhentikan dengan hormat dalam RUPS Tahun 2025.

Tips jitu FHCI terkait tes online tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025. Cek infonya dan nilai ambang batas.

Rosan Roeslani sebut akan menghidupkan kembali rencana kerja sama Garuda Indonesia dan Boeing yang sempat dibahas sebelum pandemi.

Apabila terbukti melanggar Kemnaker akan melakukan penyegelan atau pemberhentian perusahaan operasional perusahaan.

Rizal Pahlevi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial di InJourney Airports.

Penundaan RUPS dan aksi korporasi dilakukan untuk pembenahan jajaran direksi BUMN.

Penundaan dilakukan lantaran Danantara ingin memantau operasional perusahaan BUMN.

Jangan sampai impunitas membuat kerugian keuangan negara di sektor BUMN semakin besar.

Sejumlah kreditur disebut telah menyetujui untuk melepas hak tagihnya ke PT Istaka Karya.

PT Pos Indonesia mulai melakukan pemberhentian benefit langsung sejak 1 Mei 2025.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemangkasan komisaris Himbara jadi salah satu langkah efisiensi yang diperintahkan presiden.

Pembayaran sebagian subsidi dan kompensasi menggunakan dolar, dinilai tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan karena anggaran berasal dari APBN.

Apa isi UU Nomor 1 2025 BUMN tentang status direksi dan komisaris serta kaitannya dengan KPK? Simak selengkapnya berikut ini.

Informasi mengenai isi UU KPK terbaru 2025 tentang BUMN. Kunjugi link unduh PDF-nya dalam artikel ini.

KPK sedang mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menggeluarkan Dewan Komisaris dari kategori penyelenggara negara.

Jokowi ikut menanggapi beredarnya isu KPK yang dikabarkan tak lagi bisa memproses kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menyeret perusahaan BUMN.