Indeks Bpkn

BPKN mengimbau agar pemerintah lebih perhatikan pemilihan makanan yang tepat untuk anak, biskuit untuk anak sebenarnya tak mampu memenuhi kebutuhan gizi.

BPKN menilai kenaikan biaya haji terlalu mahal, mengingat Indonesia masih terjebak sebagai middle income country dan masih berjuang pasca pandemi COVID-19.

BPKN RI menilai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah tak relevan dengan kondisi saat ini.

BPKN juga sebut akan memberikan pendampingan kepada anak dan keluarga korban kasus gangguan ginjal akut misterius.

Rizal sebut BPKN sudah mengantongi restu dari Komisi VI DPR RI untuk menginvestigasi kasus gangguan ginjal akut ini.

BPKN RI menilai kenaikan tarif PJP2U atau airport tax harus berbanding lurus dengan pelayanan di bandara.

Pemerintah didesak untuk mengembalikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

BPKN menilai banyak pelanggaran prokes yang terjadi di sekolah, mulai tidak memakai masker, tak jaga jarak, hingga kantin sekolah yang masih dibuka.

BPKN meminta Facebook untuk menjelaskan peretasan 533 juta data pengguna Facebook, 130 ribu di antaranya data pengguna di Indonesia.

YLKI mengancam akan melakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terkait syarat calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Mahalnya harga tiket pesawat disebut oleh BPKN berdampak membuat bandara menjadi sepi pengunjung.

BPKN mengusulkan agar pemerintah mengaudit maskapai dalam penentuan harga tiket pesawat. Tujuannya agar harga tiket pesawat terjangkau masyarakat.

BPKN mengusulkan aktivitas sejumlah bisnis digital dihentikan sementara karena belum ada regulasi yang tegas melindungi para konsumennya. 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional menilai ketentuan batas bawah dan atas tarif pesawat justru mengerek harga tiket yang ditetapkan oleh maskapai. 

Dari 154 pengaduan yang diterima, porsi terbesar diduduki perumahan dengan jumlah 129 pengaduan, lalu diikuti oleh isu pinjaman online (P2P Lending) dengan jumlah 6 pengaduan.

BPKN memperkirakan pada tahun 2019 nanti terjadi ledakan insiden yang menyangkut pelayanan kesehatan BPJS.

Ketahanan perlindungan konsumen di Indonesia tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan perlindungan konsumen.

BPKN meminta konsumen teliti saat membeli rumah karena sejak September 2017, sudah ada 10 aduan soal mesalah perumahan.

BPKN beranggapan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen di sektor perumahan muncul karena tidak adanya sistem pengawasan yang memadahi.

BPKN menilai pengetahuan publik di Indonesia mengenai regulasi dan lembaga terkait perlindungan konsumen masih rendah.