Indeks Bpip

Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai bahan indoktrinasi lewat P4, yang kini hendak dihidupkan kembali oleh pemerintahan Jokowi.

Agar sosialisasi maksimal, BPIP juga akan menggandeng tokoh atau selebritas yang tengah diidolakan milenial sebagai model untuk memberikan materi terkait Pancasila.

Mahfud MD mengatakan P4 akan dihidupkan kembali dengan format baru.

Presiden Jokowi berharap Yudian Wahyudi dapat mempercepat pembumian Pancasila bagi generasi milenial.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi akan dilantik Jokowi jadi Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

"Presiden saja ya sudah. Kalau atasnya sudah berarti bawahnya juga boleh dong," kata Megawati Soekarnoputri.

Syarat dokumen dan formasi CPNS Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2019.

Mendagri Tjahjo Kumolo menanggapi pernyataan Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang mempersoalkan pemerintah saat ini tidak mengamalkan Pancasila.

BPIP berjanji akan segera melunasi hak-hak Peter termasuk menanggung biaya pemakaman.

"Pak Peter dan tim mengemban tugas berat yang tengah dijalaninya, yakni merumuskan dokumen naskah otentik Pancasila," ujar Hariyono.

Ketinggalan berita dari 21-27 Juli?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

Setelah polemik gaji besar Megawati Soekarnoputri di BPIP, kini muncul kabar soal gaji tenaga ahli BPIP yang belum cair.

Yudi Latif disebut mundur karena akumulasi kekecewaan. Ia terbebani dengan gaji tenaga ahli yang belum turun, dan kewenangan yang diamputasi.

"Negara cukup memberi contoh baik. Salut Yudi," ujar Refly.

"Mundurnya Yudi Latif di saat BPIP menjadi sorotan terkait gaji dan hak keuangan Dewan Pengarah BPIP sempat menjadi polemik dan perbincangan publik," kata Taufik.

Presiden Joko Widodo, menurut Johan Budi, belum membaca secara resmi surat pernyataan pengunduran diri Yudi Latif sebagai Kepala BPIP.

"Ini saya barusan tahu, beliau tulis surat pamit tadi pagi di grup kami."

Yudi Latif mengumumkan kepada publik pesan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala BPIP melalui akun media sosial Facebook miliknya "Yudi Latif Dua"

Mahfud Md menyerang PKS dan DPR. Pernyataannya tampak emosional dan membuat perbandingan yang tidak tepat.

Melalui Dewan Pers massa bisa mengeluhkan etika profesi atau insan pers dan menyelesaikan masalah dengan etis serta argumen yang jelas.