Indeks Bpip

Setelah polemik gaji besar Megawati Soekarnoputri di BPIP, kini muncul kabar soal gaji tenaga ahli BPIP yang belum cair.

Yudi Latif disebut mundur karena akumulasi kekecewaan. Ia terbebani dengan gaji tenaga ahli yang belum turun, dan kewenangan yang diamputasi.

"Negara cukup memberi contoh baik. Salut Yudi," ujar Refly.

"Mundurnya Yudi Latif di saat BPIP menjadi sorotan terkait gaji dan hak keuangan Dewan Pengarah BPIP sempat menjadi polemik dan perbincangan publik," kata Taufik.

Presiden Joko Widodo, menurut Johan Budi, belum membaca secara resmi surat pernyataan pengunduran diri Yudi Latif sebagai Kepala BPIP.

"Ini saya barusan tahu, beliau tulis surat pamit tadi pagi di grup kami."

Yudi Latif mengumumkan kepada publik pesan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala BPIP melalui akun media sosial Facebook miliknya "Yudi Latif Dua"

Mahfud Md menyerang PKS dan DPR. Pernyataannya tampak emosional dan membuat perbandingan yang tidak tepat.

Melalui Dewan Pers massa bisa mengeluhkan etika profesi atau insan pers dan menyelesaikan masalah dengan etis serta argumen yang jelas.

Zuly mengatakan, kesimpangsiuran mengenai pemahaman dan lahirnya Pancasila kerap menciptakan kegaduhan politik.

"Tiba-tiba kirim meme isinya itu [tulisan] 'Saya Pancasila, Saya Rp100 juta.' Orang ini kurang ajar, biasanya sering ke rumah saya, minta diskusi, lalu tabayun kalau ada apa-apa, tiba-tiba kirim [meme] ini," kata Mahfud

Mahfud MD menyatakan, pejabat negara tak bisa menolak gaji yang diterimanya, jika tak suka bisa disalurkan untuk sedekah ke negara.

"Tadi malam saya ketemu Presiden, saya berpikir kalau ini tak layak dan tak ada dasar hukumnya, kami akan minta untuk perpresnya (Peraturan Presiden) dicabut," ujar Mahfud MD.

Profesor Hariyono menyatakan lemahnya pemahaman terhadap Pancasila menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya radikalisme.

Salah satu fungsi BPIP menurut Moeldoko adalah untuk menangkal radikalisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2018, gaji yang akan diterima Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mencapai Rp 112.548.000 per bulan.

Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018 menandatangani Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Jadi proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran."

Wakil Ketua DPR mendesak pemerintah harus menjelaskan kepada publik terkait besaran gaji pegawai BPIP, termasuk pembinanya Megawati Soekarnoputri sebanyak Rp112 juta.

"Saya lagi mencari siapa otaknya di balik siapa yang menyodorkan daftar gaji itu, atau tunjangan dari BPIP itu, sehingga sampai di atas posisinya yang tidak mencerminkan itu sendiri," kata Taufik.