tirto.id - Mahfud MD meminta penyelesaian headline Radar Bogor dilakukan melalui Dewan Pers. Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini mengatakan, massa bisa mengeluhkan etika profesi atau insan pers yang bersangkutan dan menyelesaikan masalah dengan etis dan argumen yang jelas.
"Kalau memang dianggap langgar etika itu biar ada desan pers, yang melanggar hukum dengan kekerasan ada polisi," katanya di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (6/1/2018).
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, tindakan kader PDIP menggeruduk kantor Radar Bogor adalah tidak benar. Mahfud menilai, permasalahan koran Radar Bogor menyinggung Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri yang menerima gaji fantastis.
"Tindakan itu tidak benar dan jangan berlaku sama dengan orang-orang brutal yang suka menyerang. Diserang ya jangan menyerang begitu. Selesaikan saja dengan baik-baik," ujarnya.
Pada Rabu (30/5/2018) lalu, Kantor Radar Bogor digeruduk oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka protes isi halaman utama koran itu berjudul "Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta" yang terbit pada Rabu (30/5/2018). Berita tersebut berkaitan dengan polemik gaji Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Aksi penggerudukan dibela Sekretaris Fraksi PDIP di DPR RI, Bambang Wuryanto. Menurutnya, penggerudukan tersebut merupakan sebuah sikap wajar dari kader partai yang merasa tersakiti karena ketua umumnya dihina.
"Ibu Megawati Soekarnoputri bagi PDIP bukan sekadar ketum. Kami ada ikatan emosional dengan Ibu Ketua Umum, itu ibu kita. Itu ibu kami. Kalau ibu kami itu dihina dan dilecehkan, kira-kira apa yang terjadi pada kau?," kata Bambang, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).
"Kalau pemberitaan kayak begitu Radar Bogor memberitakan kayak gitu di Jawa Tengah, saya khawatir itu kantornya rata dengan tanah," kata Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyatakan pemberitaan tersebut merupakan sebuah penghinaan besar terhadap Megawati lantaran tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menurutnya, Megawati tidak pernah bersedia menerima uang tersebut, apa lagi meminta.
"Tanya dulu dong! Sampai hari ini sepeser pun enggak terima. Kalau toh seperti itu pun itu diceritakan. Gaji Rp5 juta, ini ini, kebijakan presiden setelah dengan menteri. Kalau pemberitaan kayak gitu kan [Radar Bogor] menyusahkan kami," kata Bambang.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Ibnu Azis
